World Health Organization (WHO) telah mendeklarasikan bahwa wabah virus corona atau COVID-19 sudah dikategorikan sebagai pandemi global dan menyebar ke hampir seluruh negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Kebijakan pertama yang diambil pemerintah dalam mencegah penularan wabah

ini adalah dengan mengeluarkan imbauan social distancing. Menurut Pearce (2020) social distancing adalah sebuah praktik dalam kesehatan masyarakat untuk mencegah orang sakit melakukan kontak dengan orang sehat guna mengurangi peluang penularan penyakit dengan cara seperti membatalkan acara kelompok atau menutup ruang publik, serta menghindari keramaian.

Dalam perkembangannya memang istilah social distancing dianggap kurang tepat. WHO menyatakan telah mengubah penggunaan istilah social distancing menjadi physical distancing. Hal ini pun diikuti oleh pemerintah RI, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah mengubah imbauan dalam mencegah penyebaran virus corona dari “pembatasan interaksi sosial (social distancing)” menjadi “menjaga jarak secara fisik (physical distancing)”. Penyebutan physical distancing dirasa lebih pas bahwa upaya yang dilakukan untuk memperlambat penyebaran COVID-19 harus mendorong penguatan ikatan sosial akan tetapi tetap menjaga jarak fisik (Aldrich dalam Gale, 2020).

Penerapan social/physical  distancing  ini  bukannya tanpa pengorbanan. Reluga  (2010)  menyatakan bahwa  social distancing  menimbulkan pengorbanan dalam  hal  kebebasan, modal  sosial, waktu, kenyamanan, dan  uang,  sehingga  orang- orang hanya akan mengadopsi tindakan-tindakan ini ketika ada insentif  khusus  untuk  melakukannya. Dari sini terlihat  bahwa social/physical   distancing   mempunyai  konsekuensi  ongkos sosial dan ongkos ekonomi yang tidak sedikit.

Dalam   konteks   Indonesia,  ongkos   sosial  dari   imbauan menjaga  jarak  ini  sangat  erat  kaitannya dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang bersifat komunal, suka berkelompok dan   berkumpul  (lihat   Geertz,  1984;  Anderson,   1991).  Dari berbagai potret di media massa dan media sosial, masih banyak terlihat  masyarakat yang enggan  menerapkan imbauan social/ physical distancing dengan masih tetap menyelenggarakan dan mengikuti kegiatan yang melibatkan banyak orang, seperti acara ibadah  bersama, perkawinan, kematian, dan  lain  sebagainya. Bahkan   beberapa   permukiman  membatasi  dan   menutup akses keluar-masuk warga untuk  mencegah penularan wabah COVID-19, namun ironisnya  justru  pada  pos-pos   penjagaan di  jalan  masuk  pemukiman warga  justru  banyak  berkumpul (Ahmad dalam Utantoro,  2020).

Sementara   itu    ongkos    ekonomi     dari    social/physical distancing   ini  paling   banyak   dirasakan  oleh   para   pekerja informal,  para  pekerja  yang mendapatkan penghasilan harian, pengangguran pencari  kerja, dan terutama sekali warga miskin.

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada Agustus 2019 angka pekerja   informal   di  seluruh   Indonesia mencapai  70,49  juta atau 55,72 persen  dari total pekerja, atau 26,40 persen  dari total penduduk. Sementara pada  September 2019 angka  penduduk miskin di Indonesia mencapai 24,79 jiwa atau 9,22 persen  dari total penduduk.

Presiden  Joko  Widodo   mengeluarkan  Peraturan  dalam upaya  penanganan COVID-19 melalui  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Keputusan Presiden (Keppres)  Nomor  11 Tahun 2020tentangPenetapanKedaruratanKesehatanMasyarakat,dan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan  Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.  Melalui PP tersebut Indonesia memutuskan untuk tidak mengambil kebijakan lockdown, menurut Presiden hal ini dilakukan karena Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara  lain yang mengambil kebijakan  lockdown  total baik dari sisi luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kedisilinan, kondisi geografis, karakter budaya, dan lainnya.

Melalui PP Nomor  21 Tahun  2020 berkaitan dengan PSBB, Presiden mengeluarkan kebijakan   bahwa  upaya  Pemerintah DaerahdalampenangananCOVID-19 tidak lagi berjalansendiri- sendiri.  Pemerintah Daerah  harus  mengikuti  aturan yang telah ditetapkan  apabila   ingin  mengambil  kebijakan   PPSB untuk daerahnya. Secara singkat apabila PPSB telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah  maka peliburan sekolah  dan tempat kerja, pembatasan kegiatan  keagamaan, dan pembatasan kegiatan  di fasilitas umum dapat dilaksanakan.

Selain itu, melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020, Pemerintah telah menambah alokasi belanja  dan pembiayaan dalam  APBN sebesar   Rp.  405,1  triliun.   Secara   garis  besar   penambahan anggaran tersebut diperuntukkan untuk  pembiayaan program pemulihan ekonomi,  jaring  pengaman sosial,  insentif perpajakan, dan  stimulus   usaha.  Meskipun  ada  konsekuensi yang harus diambil dari kebijakan tersebut yaitu naiknya defisit APBN hingga  5,07 persen  dari  produk  domestik  bruto  (PDB) atau  lebih dari yang ditetapkan Undang-Undang yaitu sebesar 3 persen.  Pemerintah telah  mentargetkan defisit 5 persen  ini hanya untuk 3 tahun hingga 2023.

Terkait dengan uraian singkat di atas, layak untuk dicermati, khususnya  di  kalangan   keluarga   miskin,   yaitu   bagaimana perilaku  atau  strategi  coping dalam  menghadapi pandemi ini? Di sinilah urgensi  pelaksanaan studi ini karena  akan menyasar kepada  para  warga miskin.  Para warga miskin  dalam  studi  ini direpresentasikan melalui  para  beneficiaries Program  Keluarga Harapan (PKH), atau dengan istilah resminya  adalah  para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.

Penelitian ini  dilakukan di  kota-kota/wilayah penyangga Ibu  Kota Negara,  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta.  Dipilihnya daerah/wilayah  penyangga  Ibukota   negara   dengan  asumsi, bahwa wilayah penyangga DKI Jakarta merupakan hunian bagi sebagian besar warga yang menjalankan aktivitas kesehariannya di Daerah DKI Jakarta.