Judul : Pengembangan Desa Berketahanan Sosial
Peneliti : Drs, Bambang Pudjianto, M.Si, Drs. Achmadi Jayaputra M.SI, Drs. Ahmad Suhendi, M.Si, Drs. Hemat sitepu , Drs. M. Syawie, MS
Lokasi Penelitian : Jambi, Sumatera Selatan
Tahun Penelitian : 2011
Bidang : Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Tulisan ini merupakan deskripsi hasil penelitian pelaksanaan pengembangan desa berketahanan sosial. Pelaksanaannya dilakukan dengan melibatkan perwakilan berbagai unsur pranata sosial lokal yang merupakan perwujudan tokoh-tokoh masyarakat setempat, baik formal maupun non-formal yang setiap lokus diambil sebanyak 30 orang. Pelaksanaan pengembangan desa berketahanan sosial tetap mengacu kepada Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12/HUK/2006 Tentang Model Pemberdayaan Pranata Sosial Dalam Mewujudkan Masyarakat Berketahanan Sosial. Pada kebijakan tersebut diamanatkan,bahwa ketahanan sosial masyarakat pada komunitas lokal dapat diketahui dari 4 (empat) dimensi atau variabel yaitu (1) Perlindungan sosial bagi kelompok rentan, miskin, dan penyandang masalah sosial lainnya, (2) Partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan organisasi sosial lokal, (3) Pengendalian terhadap kon? ik sosial dan tindak kekerasan, dan (4) Pemeliharaan kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya sosial.
Tujuan Penelitian pengembangan desa berketahanan sosial dalam hal ini adalah 1) Diperolehnya deskripsi tentang kondisi ketahanan sosial masyarakat setempat dilihat dari empat dimensi ketahanan sosial masyarakat (sebagai look); 2) Diperolehnya deskripsi tentang rancangan bentuk kegiatan yang dapat dilakukan pokja tansosmas (sebagai think); dan 3) Diperolehnya deskripsi tentang implementasi upaya yang dilakukan oleh pokja tansosmas (sebagai act). Lokus pelaksanaan pengembangan desa berketahanan sosial dilakukan di dua tempat yaitu Desa Tanjung Pasir di Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dan Kelurahan Kampung Laut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.
Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di dua provinsi tersebut menunjukkan, bahwa pada umumnya dirasakan manfaatnya terutama dalam meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap permasalahan sosial yang ada di sekelilingnya; dapat menggali potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang digunakan dalam penanganan permasalahan operasional di lapangan peluncuran program masing-masing unit teknis terkait di atas dapat dilakukan oleh : 2.1. Ditjen Rehsos, dapat bekerjasama dengan Pokja Tansosmas dalam menyeleksi data PMKS yang terdapat di daerah setempat berdasarkan by name by address yang terkait dengan data penyandang cacat terlantar, anak atau remaja terlantar, dan lansia terlantar yang biasanya harus dirujuk ke suatu panti sesuai dengan jenis dan masalah yang disandangnya. Dengan data tersebut, maka Unit Ditjen Yanrehsos melalui UPT terkait dapat menindaklanjuti dengan program yang dimilikinya untuk diaplikasikan kepada calon garapan yang dimaksud; 2.2. Ditjen Dayasos dan Penanggulangan Kemiskinan, juga dapat menyeleksi data PMKS seperti fakir miskin, keluarga berumah tidak layak huni, wanita rawan sosial ekonomi, dan keluarga muda yang kondisi sosial ekonominya miskin, melalui Direktorat Pemberdyaan terkait untuk menindaklanjuti dengan program terkait yang dimiliki untuk diaplikasikan kepada calon garapan yang dimaksud; dan 2.3. Ditjen Perlindungan dan Jamsos, demikian halnya dapat menyeleksi data PMKS yang ada seperti fakir miskin, keluarga berumah tidak layak huni, wanita rawan sosial ekonomi, dan keluarga muda yang kondisi sosial ekonominya miskin, melalui Direktorat Bantuan Sosial terkait dengan program yang dimilikinya untuk diaplikasikan kepada calon garapan yang dimaksud; (3) Bagi Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial terutama dalam persiapan pelaksanaan di calon lokasi harus memperhatikan pelibatan dan keikutsertaaan fasilitator, pendamping, dan peserta dari berbagai unsur pranata sosial lokal secara aktif di dalam pelaksanaan pengembangan desa berketahanan sosial sangat diperlukan untuk menentukan seberapa besar keberhasilan yang akan dicapai nantinya.
Oleh karena itu yang harus tetap diperhatikan adalah kriteria masing-masing fasilitator, pendamping, dan peserta yang akan dilibatkan harus betul-betul orang yang mempunyai “komitmen tinggi” dalam rangka mendukung pencapaian keinginan yang diharapkan. Selain itu yang harus dicermati bersama pada tahapan kegiatan penelitian dalam model ini merupakan suatu sistem yang harus dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah disusun dalam rancangannya, seperti penjajagan lokasi, pemberdayaan/pengumpulan data, pentransferan bantuan sosial atau stimulan, pelaksanaan monitoring, dan evaluasi. Jika salah satu tahapan terlambat dilakukan, maka akan mempengaruhi pelaksanaan realisasi rencana aksi yang sudah disusun bersama. Oleh karena itu perlu dicermati bersama, agar tahapan tersebut tidak terlambat dilakukan. Selain itu, setiap pengelola pokja tansosmas dan pendamping selalu diberikan pedoman pelaksanaan desa/kelurahan berketahanan sosial yang didalamnya dijelaskan mengenai penggalian, pengelolaan sumber dana, dan sanksi hukum apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Dengan adanya pedoman dan bimbingan yang intensif, maka pengurus, anggota pokja tansosmas, pendamping, dan masyarakat dapat mengetahui pengelolaan stimulan sesuai dengan ketentuan yang dibua; (4) Bagi kalangan Akademisi, berkaitan dengan model desa berketahanan sosial melalui pemberdayaan pranata sosial ini dapat dijadikan referensi untuk dikembangkan kedalam kerangka konsepsi, empirik, maupun sintesis lebih jauh lagi antara berbagai paradigma pembangunan sosial. Dengan demikian model ini dapat diformulasikan sesuai memenuhi standard yang diharapkan, baik dari pendekatan akademik maupun teknis operasionalnya.



Download (1035 Kali)




#Lokasi Penelitian
Jambi,Sumatera Selatan