Judul : Persepsi dan Tingkat Kepuasan (KPM) Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan yang Dilaksanakan Kementerian Sosial: (PKH), (BPNT), Dan (Rastra)
Peneliti : Badrun Susantyo ,Ph .D, Drs. Togiaratua Nainggolan, M.Si
Lokasi Penelitian : Jawa Barat, Lampung, Nanggro Aceh Darussalam, Riau , Sumatera Barat , Sumatera Selatan, Sumatera Utara
Tahun Penelitian : 2019
Bidang : Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kemiskinan di Indonesia merupakan tantangan yang  dihadapi pemerintah dari masa ke masa. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang memerlukan penanganan dan program secara terpadu dan berkelanjutan (Bappenas, 2017). Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengamanatkan, bahwa Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) sebagai salah satu kementerian/lembaga yang bertanggungjawab dalam penanganan kemiskinan diharapkan dapat memanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial setempat. Salah satu wujud dari keseriusan pemerintah dalam penanganan kemiskinan adalah dengan penambahan satu Direktorat Jenderal (Dirjen) baru di lingkungan Kemensos RI, yakni  Dirjen Penanganan Fakir Miskin melalui Peraturan Presiden  RI Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial, setelah sebelumnya dibentuk Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Perbatasan Antar Negara yang mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah.

Dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap program bantuan sosial, pemerintah (khususnya Kemensos RI) meluncurkan berbagai program dan stimulus. Beberapa program yang dianggap memiliki kontribusi besar terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia di antaranya program perlindungan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH), program Bantuan Sosial (Bansos) Pangan untuk keluarga miskin (Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Beras Sejahtera (Rastra)) dan program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Hal ini sejalan dengan statement Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan, bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2018 sebesar 9,82%, turun 0,3% dibandingkan September 2017 sebesar 10,12%. BPS juga mencatat adanya perbaikan pemerataan pendapatan pada periode Maret 2018 yang ditunjukkan dengan penurunan Indeks Gini Perkotaan dan Perdesaan dari bulan Maret 2015 sebesar 0,408 menjadi 0,389 pada bulan Maret 2018. Kemensos RI berperan menurunkan angka kemiskinan melalui beragam program Bansos dan subsidi. Sejumlah program pengentasan kemiskinan dari Kementerian Sosial RI menunjukkan kinerja positif, antara lain Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Beras Sejahtera (Rastra), Program Keluarga Harapan (PKH), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) (Kompas.com, 2018).

Senada dengan pernyataan BPS, hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan yang dilaksanakan Tim Peneliti Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta tahun 2018, juga mengungkapkan, bahwa tingkat ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) penyelenggaraan Program BPNT di 34 kota/kabupaten tergolong sangat efektif dengan nilai rerata sebesar 89,78%. Tingkat kemanfaatan program BPNT bagi KPM juga sangat tinggi dengan nilai rerata dari segi ekonomi sebesar 96,26% dan dari segi sosial sebesar 96,34%. Kontribusi program BPNT untuk pemenuhan kebutuhan beras KPM sebesar 30%, sedang kebutuhan telur (protein) tercukupi sebesar 4,46%. KPM merasa puas terhadap penyelenggaraan program BPNT dengan tingkat kepuasan sebesar 80,12% (B2P3KS Yogyakarta, 2018).



Download (17 Kali)




#Lokasi Penelitian
Jawa Barat,Lampung,Nanggro Aceh Darussalam,Riau ,Sumatera Barat ,Sumatera Selatan,Sumatera Utara