Judul : KELEMBAGAAN PENYEDIAAN DAN PENYALURAN KOMODITAS BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT)
Peneliti : Muhammad BELANAWANE S, Muslim Sabarisman, AKS, Sugiyanto, S.Pd, M.Si
Lokasi Penelitian : Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat
Tahun Penelitian : 2019
Bidang : Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

Secara global, hampir 2 miliar orang menerima bantuan melalui berbagai program perlindungan sosial. Meskipun semakin tergerus kepopuleran program bantuan langsung (cash transfer), intervensi berbasis pangan masih tetap sedikit lebih dominan secara kuantitas. Di Indonesia, bantuan sosial pangan sangat relevan utamanya disebabkan posisi volatilitas beras yang merupakan penyumbang in?asi nasional nomor satu. Hal ini membuat komoditas seperti beras dipandang sebagai barometer sehat-tidaknya ekonomi dan bahkan kenaikan harganya dapat memicu kon?ik hingga kerusuhan.

Pada sisi lain, pangan adalah prioritas utama bagi penduduk yang hidup dalam kemiskinan, seringkali menyerap sebagian besar sumber daya keuangan, psikis, dan emosional mereka. Bahkan bagi mereka yang berada pada bagian ekstrim dari kemiskinan, ketidakpastian tentang 'bagaimana kita makan hari ini atau esok' akan berujung stres dan kecemasan yang membuahkan cara berpikir 'di sini dan saat ini' sesuatu yang dapat menegasikan masa depan sebagai pilihan bagi puluhan juta orang Indonesia.

Oleh karena itu memahami peran sentral ketahanan pangan menjadi teramat penting untuk respons kemiskinan apapun. Dalam konteks kebijakan sosial, ini berarti melampaui strategi ketahanan pangan yang hanya fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, tetapi justru bagaimana menyediakan akses pangan atau daya beli untuk mengakses komoditas pangan yang tersedia. Bertolak dari itu, lantas, apakah modalitas bantuan lebih baik diberikan dalam bentuk in-kind, voucher, cash atau melalui penggabungan dengan program lain? Bagaimana transisi modalitas dan alih teknologi dalam bantuan sosial pangan dilakukan secara lokal oleh pihak dengan kepentingan ekonomi berbeda? Apa saja pertimbangan teknis maupun ekonomi politik yang mendukung pilihan kebijakan yang diambil? Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial melalui penelitian ini telah menyusun laporan dan analisis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tiga studi kasus (Solok, Banyuwangi, Bone) dengan latar belakang berbeda yang menghimpun bukti empiris terbaru dan mendiskusikan untung-rugi bagi masing-masing stakeholders Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) ini merupakan masukan dan pelajaran bagi analis dan pemangku kebijakan pusat dan daerah.

Pada era dimana cash transfers mendominasi, buku ini menghadirkan sudut pandang pemetaan pemangku kepentingan (stakeholders mapping) yang berbeda dalam mendedah kebijakan bantuan sosial pangan bukan saja dalam kaitannya dengan perlindungan sosial yang efektif, namun juga potensi transformatif dari efek tumpahannya terhadap ekonomi lokal. Penelitian ini berharap dapat ikut merangsang perdebatan-perdebatan penting kebijakan bantuan sosial pangan dengan mengidenti?kasi kerentanan-kerentanan yang diakibatkan oleh perubahan modalitas bantuan, kendala alih teknologi, dan ketimpangan akses yang menyebabkan eksklusi program secara jangka pendek. Dalam konteks jangka panjang, penelitian ini berupaya menghadirkan bagaimana praktik baik yang digagas oleh pemerintah daerah, penyedia komoditas level menengah dan kecil serta Ewarong KUBE PKH dan para pendamping dapat berkontribusi dalam menjawab tantangan utama perlindungan sosial berbasis pangan ke depan.



Download (87 Kali)




#Lokasi Penelitian
Jawa Timur,Sulawesi Selatan,Sumatera Barat