Judul : IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL TERKAIT PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL DI DALAM PANTI
Peneliti : Aulia Rahman, S.IP, M.Si, Delfirman, S.Sos, Dr. Hari Harjanto Setiawan, AKS, M.Si, Dra. Alit Kurniasari, MPM, Dra. Husmiati, M.Soc.Sc, Ph.D, Drs. Setyo Sumarno, M.Si, Ir. Ruaida Murni
Lokasi Penelitian : D.I Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Nanggro Aceh Darussalam, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan
Tahun Penelitian : 2019
Bidang : Program Rehabilitasi Sosial

Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait pelaksanaan Rehabilitasi Sosial di  dalam Panti Sosial merupakan upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial  (PPKS) agar pada saat berada didalam panti mendapatkan layanan sesuai standar yang telah ditetapkan, dan diakhir pelayanan bisa kembali berfungsi sosial dengan baik. Terbitnya Undang Undang No. 23 tahun 2014 memberikan wewenang pada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SPM bidang sosial. Menindaklanjuti regulasi ini, maka disusunlah Peraturan Pemerintah Nomor. 2 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 yang membagi urusan antara pemerintah pusat dan daerah (provinsi, kabupaten/kota) dalam hal melaksanakan layanan rehabilitasi sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Kebijakan ini diperkuat dengan keluarnya Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.

Penelitian  ini bertujuan untuk mengidenti?kasi pelaksanaan SPM rehabilitasi sosial di panti, mengidenti?kasi faktor pendukung dan penghambat, dan mengidenti?kasi strategi tindak lanjut yang digunakan agar SPM dapat diimplementasikan dengan baik didalam Balai / Loka / Panti.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di dalam Balai / Loka / Panti yang dimaksud adalah anak terlantar, lanjut usia terlantar, disabilitas terlantar dan gelandangan dan pengemis. Saat dilaksanakan penelitian ditemukan semua Balai / Loka / Panti belum melaksanakan SPM, melainkan melaksanakan Strandar Operasional Prosedur (SOP) yang mereka buat sendiri berdasarkan situasi, kondisi dan kebutuhan internal. Balai / Loka / Panti masih dalam tahap mempelajari dan menyesuaikan SPM dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial.

Implementasi SPM perlu disosialisasikan dan didampingi dalam bentuk asistensi dan advokasi kebijakan agar pemahaman daerah  optimal. Selain itu komitmen kepala daerah dan jajarannya sangat penting untuk melaksanakan kebijakan SPM berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018. Peningkatan kuantitas maupun kualitas SDM tidak kalah penting dalam implementasi SPM ini. Peran Kementerian Sosial dalam melaksakan pembinaan dan pengawasan untuk memperkuat fungsi APIP  baik pembina umum daerah, pembina teknis daerah serta APIP daerah perlu diperhatikan.



Download (83 Kali)




#Lokasi Penelitian
D.I Yogyakarta,Jawa Barat,Jawa Tengah,Jawa Timur,Kalimantan Selatan,Nanggro Aceh Darussalam,Nusa Tenggara Barat,Sulawesi Selatan