Judul : Aksesibilitas Layanan Sosial Dasar Bagi Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Fakir Miskin di Daerah Perdesaan
Peneliti : Ayu Diah Amalia, S Sos,M.Kesos, Dra. Indah Huruswati, M.Si, Drs, Bambang Pudjianto, M.Si, Drs. Achmadi Jayaputra M.SI, Drs. Agus B Purwanto , Drs. M. Syawie, MS, Drs. Muchtar, M.Si, Drs. Suyanto, Muhammad BELANAWANE S, Muslim Sabarisman, AKS
Lokasi Penelitian : D.I Yogyakarta, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat
Tahun Penelitian : 2018
Bidang : Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

Akses pada layanan sosial dasar tidak hanya membentuk inti dari pembangunan sosial tetapi juga semakin dikenali sebagai sebuah hak asasi manusia. Dengan memungkinkan warga termiskin untuk hidup lebih sehat dan lebih produktif, layanan sosial dasar menjadi kunci untuk mengurangi manifestasi terburuk dari kemiskinan dan untuk memutus siklus kemiskinan itu sendiri.

Wacana layanan sosial dasar sebagai bagian dari  hak  asasi manusia telah berkembang sejak pasca-Perang Dunia Kedua dengan dideklarasikannya The Universal Declaration of Human Rights oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Sidang Umumnya di Paris, 10 Desember 1948. Dalam Pasal 25, disebutkan (UN, 2015),

“Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukan, danberhakatasjaminanpadasaatmenganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda, mencapai usia lanjut atau mengalami kekurangan mata pencaharian yang lain karena keadaan yang berada di luar kekuasaannya.”

Akan tetapi, meskipun terdapat konsensus umum akan layanan sosial dasar sebagai fondasi pembangunan manusia, bahkan sebagai fundamen hak asasi, tetap ada gap yang semakin lebar antara konsensus ini dan realitas belanja pemerintah dalam layanan sosial dasar ini di negara-negara berkembang. Menurut sebuah laporan PBB (Mehrotra, et al. 2000), secara global terdapat selisih $80 miliar per tahun antara realisasi belanja dengan nilai yang seharusnya dibelanjakan untuk menjamin akses universal untuk mendapatkan layanan- layanan esensial ini.

 



Download (40 Kali)




#Lokasi Penelitian
D.I Yogyakarta,Jawa Barat,Kalimantan Selatan,Sumatera Barat