Judul : Kondisi Psikososial Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Selama Menjalani Proses Diversi
Peneliti : Badrun Susantyo ,Ph .D, Dr. Hari Harjanto Setiawan, AKS, M.Si, Dra. Alit Kurniasari, MPM, Dra. Husmiati, M.Soc.Sc, Ph.D, Dra. Mulia Astuti, M.Si, Nyi. R. Irmayani, SH, M.Si
Lokasi Penelitian : Bengkulu, Jambi, Kalimantan Barat , Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara
Tahun Penelitian : 2017
Bidang : Program Rehabilitasi Sosial

Secara faktual, tindak kejahatan dengan pelaku anak semakin meningkat. Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat bahwa pelaku kejahatan anak mengalami peningkatan dari 1.121 pengaduan di tahun 2013 menjadi 1.851 pengaduan di tahun 2014 (meningkat sejumlah 730 kasus) (Susantyo, dkk. 2015). Hampir 52 persen dari angka itu adalah kasus pencurian yang diikuti dengan kasus kekerasan, perkosaan, narkoba, judi, serta penganiayaan. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena banyak anak yang harus berhadapan dengan sistem peradilan dan mereka ditempatkan bersama pelaku tindak pidana dewasa sehingga rawan mengalami tindak kekerasan.

Sejalan dengan terbitnya UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang didalamnya tercantum kewajiban untuk mengutamakan pendekatan Restoratif Justice (Keadilan Restoratif) dan Diversi. Diversi bertujuan untuk  pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana Pasal 1 angka 7 UU No. 11 tahun 2012.

Proses diversi dapat dilakukan pada anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selama proses diversi tersebut, mereka perlu mendapatkan perlindungan dan hak-haknya agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal ini, mereka perlu mendapatkan Perlindungan Khusus, diantaranya memperoleh Perlindungan dan pendampingan dari tenaga professional seperti Pekerja Sosial. Sebagaimana amanat pada Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 pasal 59A, bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak yang berkonflik hukum dilakukan melalui upaya: a) penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; b) pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; c) pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan d) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Data profil anak Indonesia tahun 2015 menunjukkan bahwa anak pelaku kejahatan yang mendapatkan putusan pidana penjara  sebesar 55,30 persen. Persentase penanganan kasus anak menggunakan pendekatan diversi sebanyak 22,80 persen, kembali pada orangtuanya; putusan anak kembali ke orang tua 8,57 persen, putusan pidana bersyarat 9,02 persen, dan putusan diserahkan ke Panti Sosial atau lainnya sebnyak 2,94 persen. Kondisi Ini menunjukkan sudah adanya keberpihakan dari aparatur penegak hukum terkait dalam menangani kasus anak lebih sebagai upaya mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Namun berdasarkan hasil penelitian Puslitbang Kesos tahun 2015 tentang kesiapan Kemensos dalam implementasi Undang–Undang  Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menemukan bahwa setiap Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai lembaga sosial yang berfungsi untuk perlindungan dan rehabilitasi bagi anak berkonflik hukum masih bervariasi sasarannya. Ada yang memiliki tugas dan fungi merehabilitasi bagi pelaku, korban dan saksi serta ada yang melaksanakan Perlindungan dan merehabilitasi bagi korban dan saksi saja. Sementara temuan penelitian lain menunjukkan bahwa belum seluruh LPKS Kemensos, siap menerima anak berhadapan dengan hukum, karena keterbatasan sarana dan prasarana termasuk SDM (pekerja sosial ABH). Dengan demikian peluang menempatkan anak di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan selama menjalani proses hukum masih cukup besar, terlebih jika wilayahnya tidak memiliki LPKS atau Panti Sosial Marsudi Putera (PSMP) sebagai Unit Pelaksana Teknis lembaga rehabilitasi bagi anak berhadapan dengan hukum. Mengantisipasi kondisi ini, peran pekerja sosial dan profesi lainnya cukup penting dalam memberikan perlindungan dan pendampingan, termasuk mendorong agar anak mendapatkan proses penyelesaian perkara diluar mekanisme pidana konvensional. dengan cara pengalihan atau diversi. Selama menunggu putusan pengadilan (proses penyidikan, penuntutan dan peradilan) dan mendapatkan pendekatan diversi, idealnya anak ditempatkan di lembaga rehabilitasi sosial atau LPKS bukan berada di dalam LP atau rumah tahanan. Oleh karena itu kajian ini akan mengungkap  pelayanan apa saja yang diterima anak selama menunggu atau menjalani proses hukum/diversi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana anak-anak pelaku tindak pidana mendapatkan Perlindungan selama menunggu putusan pengadilan, baik selama proses penyidikan (Kepolisian), penuntutan (Kejaksaan), dan pemeriksaan (Pengadilan) serta selama dalam LP atau rumah tahanan. Bagaimana peran pekerja sosial melakukan pendampingan bagi anak-anak yang diduga menjadi pelaku tindak kejahatan.

Berdasarkan permasalahan diatas penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan menganalisis; Kondisi psikososial ABH selama proses diversi, Kesiapan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai lembaga rujukan untuk diversi ABH, dan Praktek-praktek Pekerjaan Sosial bagi anak yang berkonflik dengan hukum selama proses diversi. 



Download (388 Kali)




#Lokasi Penelitian
Bengkulu,Jambi,Kalimantan Barat ,Kalimantan Timur,Sulawesi Selatan,Sulawesi Utara