Judul : Kepuasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Terhadap Pelaksanaan Fungsi Electronic Warung
Peneliti : Ayu Diah Amalia, S Sos,M.Kesos, Drs. Achmadi Jayaputra M.SI, Drs. M. Syawie, MS, Drs. Muchtar, M.Si, Drs. Suyanto, Ir. Ruaida Murni
Lokasi Penelitian : Jawa Tengah, Lampung
Tahun Penelitian : 2017
Bidang : Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukkantrend penurunan (tabel 1).Akan tetapi kedalamannya tidak berbanding lurus terutama di perdesaan (BPS, 2016).

Hak-hak penduduk miskin (fakir miskin)dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 (Pasal 3): (i) memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan; (ii) memperoleh pelayanan kesehatan; (iii) memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya; (iv) mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya; (v) mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya; (vi) memperoleh derajat kehidupan yang layak; (vii) memperoleh lingkungan hidup yang sehat; (viii) meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinam-bungan; dan (ix) memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 juga ditegaskan bahwa dalam upaya pemenuhan hak-hak fakir miskin tersebut harus dilaksanakan secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan, antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masya-rakat.

Dalam kerangka pengentasan kemiskinan,pemerintah secara berkelanjutan telah menyelenggarakan berbagai program sosial guna memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin dan rentan. Hal itu terlihat dari diselenggarakannya bantuan sosial dan subsidi dalam skala nasional, yang mencakup 40% penduduk berpendapatan terendah. Program bantuan sosial dan subsidi tersebut antara lain: Program Beras Bersubsidi bagi PendudukBerpenghasilan Rendah (Rastra), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Program Indonesia Sehat(PIS). Disamping itu pemerintah juga menyelenggarakan program pemberdayaan sosial dan penyediaan akses terhadap kredit mikro, inklusi keuangan dan penciptaan lapangan kerja baru. Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota juga telah menunjukkan partisipasi dalam pelaksanaan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan tersebut.

Penyelenggaraan program-program kesejahteraan sosial tersebut selama ini dilakukan secara tunai. Dalam perkembangannya, pemerintah mengubahnya menjadi bantuan nontunai,satu diantaranya melalui e-Warong.e-Warongutuk pertamakalidiresmikan oleh Menteri Sosial R.I. di Kota Malangbulan Juni 2016,dan hingga akhir 2016, telah diresmikan di 338unit, 48 kabupaten/kota. Tahun 2017, ditargetkan 2.000 e-Warong dibuka diberbagai pelosok Indonesia.

Lembaga Penelitian SMERU,pada akhir 2016 telah melakukan kajian awal e-Warongdi lima kota/kabupaten, yaitu: Balikpapan, Batam, Denpasar, Kediri dan Malang. Hasilnya menunjukan, proses persiapan pelaksanaanya belum matang, antara lain karena belum adanya kelengkapan regulasi program, seperti: pedoman umum, petunjuk teknis operasional maupaun kejelasan kerjasama antar pihak. Selain itu, keberhasilan pelaksanaan program e-Warong KUBE PKH kedepan memerlukan beberapa prasyarat terkait pembangunan dan pemantapan organisasi, pengelolaan fungsinya sebagai: titik distribusi bantuan sosial nontunai, agen bank, dan komponen livelihood/penghidupan masyarakat miskin, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif.Dari hasil kajian tersebut, terlihat masih perlu perbaikan pada tahap persiapan dan pelaksanaan e-Warong. Hasil monitoring Kemenko PMK (2016) di sejumlah daerah juga menunjukkan hal serupa. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbangkesos), April - Juni 2017 melakukan quick research dengan fokus kepuasan KPM terhadap pelaksanaan fungsi e-Warong.Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang ia rasakan dibandingkan harapannya (Kotler. et.al, 1996). Kepuasan KPM merupakan elemen penting dalam pelayanan yang lebih baik, efisien, dan lebih efektif. Apabila KPM merasa tidak puas terhadap pelayanan yang disediakan, maka pelayanan tersebut dipastikan tidak efektif dan tidak efisien.

Model Service Quality (Servqual) yang dikembangkan oleh Parasuraman dkk. (1985) merupakan model kualitas jasa yang paling populer dan hingga saat ini banyak menjadi acuan dalam riset kepuasan pelanggan. Model ini menegaskan bahwa bila kinerja pada suatu atribut (attribute performance) meningkat lebih besar dari harapan (expectation) atas atribut bersangkutan, maka persepsi terhadap kualitas dan jasa akan positif dan sebaliknya. Bila kinerja sesuai dengan atau melebihi standar, maka persepsi atau kualitas jasa keseluruhan akan positif atau sebaliknya. Terdapat lima dimensi kualitas seperti dikemukakan olehParasuraman dkk., yaitu: (i) Reliability, kemampuan untuk memberikan pelayanan secara akurat, andal, dapat dipercaya, bertanggungjawab; (ii) Resnponsiveness,keinginan untuk membantu dan memberikan pelayanan secara cepat dan tepat; (iii) Assurance,kompetensi, keramahan, dan keamanan terhadap pelanggan; (iv) Empaty, derajat perhatian terhadap pelanggan; dan (v) Tangibel, kondisi fisik fasilitas, peralatan serta penampilan pekerja.



Download (339 Kali)




#Lokasi Penelitian
Jawa Tengah,Lampung