Judul : Kesiapan Kementerian Sosial Dalam Implementasi Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Peneliti : Dr. Hari Harjanto Setiawan, AKS, M.Si
Lokasi Penelitian : Bali
Tahun Penelitian : 2015
Bidang : Program Rehabilitasi Sosial

Buku “Kesiapan Kementerian Sosial Dalam Implementasi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” ini akhirnya terselesaikan. Buku ini merupakan tulisan hasil penelitian dengan topik Kesiapan Kementerian Sosial Dalam Implementasi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pelaksanannya, penelitian ini melibatkan beberapa instansi terkait, Kementerian Sosial, diwakili oleh PusatPenelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbang Kesos) Jakarta, dan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P2KS) Yogyakarta dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, diwakili oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-Hak Kelompok Khusus, Badan Litbang Hukum dan HAM. Penelitian ini dilaksanakan di (empat) wilayah dimana terdapat pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), yaitu Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP), Unit Pelaksanan Teknis (UPT) Kementerian Sosial. Keempat wilayah tersebut meliputi, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Mataram dan Sulawesi Selatan. Permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum sudah menjadi permasalahan yang serius, dari tahun ke tahun jumlahnya semakinmeningkat. Seorang anak terlibat kasus tindak pidana, mayoritas pada permasalahan ringan (petty crime). Mereka melakukannya agar tetap hidup, dan tanpa melihat resikonya. Seorang anak belum bisa membuat keputusan yang benar, sehingga anak tidak boleh diperlakukan seperti orang dewasa. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum memiliki
hak untuk diperlakukan secara baik, agar dapat meningkatkan martabat dan harga dirinya. Lahirnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan perubahan paradigma penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Masih dijumpainya banyak hambatan dan kenadal dalam implementasinya, mengingat banyak hal yang harus banyak yang dipersiapkan. Tiga variabel penting dalam pelaksanaan Undang-Undang yang dikaji dalam penelitian ini, antara lain regulasi, kelembagaan dan sumber daya manusia. Secara regulasi masih diperlukan beberapa pedoman teknis dalam pelaksanaan pelayanan terhadap anak yang berhadapandengan hukum. Secara kelembagaan, perlu adanya sistem monitoring dan evaluasi yang yang transparan dan terus menerus untuk menjamin standart dan kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap ABH. Sementara dari sisi Sumberdaya manusia, proporsi dan komposisi, serta  kualifikasi petugas pelayanan masih harus mendapatkan perhatian yangserius. Hasil penelitian maupun isi dari buku ini masih banyak kekurangan baik dalam proses penelitian maupun dalam . Untuk itu kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan.
 



Download (2023 Kali)




#Lokasi Penelitian
Bali