Judul : Kebijakan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil
Peneliti : Drs. Suradi, M.Si
Lokasi Penelitian :
Tahun Penelitian : 2013
Bidang : Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
Komunitas Adat Terpencil atau KAT merupakan salah satu 
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), sehingga menjadi 
sasaran program pada Kementerian Sosial RI. Berdasarkan data pada 
Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil tahun 2013, 
populasi KAT di Indonesia masih cukup besar, yaitu 213.080 kepala 
keluarga, yang tersebar di 24 provinsi, 263 kabupaten, 1.044 kecamatan, 
2.304 desa dan 2.971 lokasi. Kemudian secara kualitas, kondisi KAT 
sangat memperihatinkan. Pada umumnya mereka menghadapi 
berbagai keterbatasan untuk hidup layak dan manusiawi. Tidak 
mampu memenuhi kebutuhan dasar, mengakses pelayanan-pelayanan 
sosial, yang menyebabkannya tidak dapat berpartisipasi dalam proses 
pembangunan nasional.
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi 
permasalahan, kebutuhan, sumberdaya dan kebijakan pemberdayaan 
sosial Komunitas Adat Terpencil. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi 
bahan pertimbangan bagi Direktorar Pemberdayaan Komunitas Adat 
Terpencil Kementerian Sosial dalam upaya komprehensif pengembangan 
strategi pemberdayaan sosial KAT di Indonesia, dan pihak-pihak yang 
menggeluti pemberdayaan sosial KAT.
Penelitian kebijakan ini berupaya menjelaskan aspek regulasi, 
program/kegiatan dan kelembagaan/organisasi yang berkaitan 
dengan pemberdayaan sosial terhadap KAT. Berbagai regulasi dalam 
bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
usaha pemberdayaan KAT diidentifikasi, dan dianalisis dalam 
upaya mendapatkan deskripsi aspek yuridis dalam pemberdayaan


Download (1326 Kali)




#Lokasi Penelitian