Judul : Kebijakan Pendamping Program Keluarga Harapan
Peneliti : Habibullah, S.Sos,M.Kesos, Ivo Noviana ,S sos .M.Si
Lokasi Penelitian : Jawa Barat
Tahun Penelitian : 2013
Bidang : Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program Keluarga Harapan (PKH) didukung oleh pendamping PKH dengan pendidikan relatif tinggi dan berlatar belakang displin ilmu yang mendukung untuk perubahan sikap dan prilaku. Meskipun masih banyak ditemukan Pendamping PKH dengan latar belakang pendidikan SLTA. Pendamping PKH yang memiliki masa kerja 6 tahun relatif sudah mapan dalam melaksanakan pendampingan namun yang dikeluhkan oleh Pendamping PKH yaitu keberlanjutan PKH dan keberlanjutan kegiatan pendampingan. Rasio Pendamping PKH dengan RTSM adalah sebesar 297,69 sedangkan ppabila dilihat dari tempat tinggal Pendamping PKH, ternyata hanya 33 persen berasal dari kecamatan lokasi dampingan. Evaluasi kinerja Pendamping PKH dikaitkan dengan tugas pendamping PKH, yaitu tugas pokok, tugas pengembang, dan tugas penunjang. Berdasarkan rekapitulasi CKP pendamping PKH paling banyak 54 kegiatan tiap bulan, rata-rata 22 kegiatan dan paling sedikit 4 kegiatan tiap bulannya. Kinerja Pendamping PKH jika dilihat dari Kecakapan kerja, Keterampilan, Kesungguhan dalam melaksanakan tugas, Hasil kerja (kesesuaian antara volume kerja dengan jadwal dan batas waktu), Tanggung jawab terhadap penyelesaian tugas, Tanggung jawab pendamping di tempat tugas, Ketepatan waktu, Laporan hasil kerja, Kemampuan kerjasama, Kreativitas,  dan Kemampuan memberikan saran rata-rata baik bahkan sangat baik.

Berdasarkan analisis perbandingan yang dilakukan pada saat FGD dengan koordinator Pendamping PKH maka kebijakan kepastian status pendamping PKH lebih unggul dibanding dengan peningkatan kapasitas dan pengembangan karier. Namun setelah dilakukan analisis oleh peneliti  maka pengembangan karier pendamping PKH lebih dimungkinkan untuk diimplementasikan. Hal tersebut disebabkan karena kekuatan untuk pengembangan karier berupa prestasi kerja, masa kerja, dan kinerja pendamping PKH lebih unggul  dibanding kelemahannya berupa status kontrak, keterampilan penunjang dan konsekuensi jarak tempuh ke tempat kerja. Pengembangan karier bisa dilakukan dengan status kontrak, keterampilan penunjang bisa dilakukan pelatihan dan pendidikan serta konsekuensi jarak tempuh ke tempat kerja bisa diatasi jika penghasilan dari pengembangan karier tersebut lebih tinggi dibanding dengan penghasilan sekarang. Peluang untuk mengimplementasikan kebijakan pengembangan karier pendamping PKH sangat terbuka dengan adanya pengembangan PKH baik personil maupun wilayah. Beberapa jabatan di PKH yaitu tenaga ahli, koordinator regional, koordinator wilayah dan operator pusat  semestinya bisa ditempati oleh pendamping PKH yang memenuhi kualifikasi tersebut.

 



Download (1176 Kali)




#Lokasi Penelitian
Jawa Barat