Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbangkesos) Kementerian SosiaL RI melaksanakan kegiatan pengumpulan data Studi Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tanggal 30 Mei s/d 10 Juni 2013.

Menurut Ketua tim penelitian Dra. Mulia Astuti, M.Si, tujuan Penelitian ini untuk:

Menginventarisir peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak, dan implemtasinya di berbagai instansi terkait baik ditingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
Mengetahui permasalahan dan kendala yang dirasakan pemerintah, masyarakat (mitra kerja pemerintah), keluarga dan orang tua sasaran program dalam melaksanakan perlindungan dan meng­upaya­kan pemenuhan hak-hak anak Indonesia.
Menyusun rekomendasi berupa alternative pengembangan peraturan yang memadai, berpusat pada anak dan keluarga, serta non diskriminatif.
Petugas pengumpulan data di Provinsi DI Yogyakarta yaitu Dra. Mulia Astuti, M.Si dan Drs. Togiaratua Nainggolan, M.Si yang merupakan Peneliti Madya Puslitbangkesos. Pada tingkat Provinsi, pengumpulan data dilakukan melalui FGD dengan berbagai instansi terkait dengan perlindungan anak (15 orang) antara lain:

Dinas Sosial dua orang (Kabid PRS dan Kasubag Program dan Informasi),
Lembaga Perlindungan Anak DIY (ketua)
Dinas Kesehatan (Sie Kesra)
Save the Children (Program Koodinator)
Disnakertrans (Kasie Pengawasan), Kanid
Polda (Unit Pelayanan dan Perlindungan Anak)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kanwil Agama, Kasubag PI
Pengadilan Negeri
Dinas Dikpora
FPK2PA,
Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat (Kasubid KMPP).
Pada kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi DI Yogyakarta



FGD di Prov.DIY dengan Instansi Terkait Perlindungan Anak dibuka Kadis Sosial DIY

Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota dilakukan pengumpulan data di Kabupaten Sleman dan Kota Yogykarta. Di Kabupaten Sleman pengumpulan data dilakukan melalui:

Wawancara dengan 1) pelaksana Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yaitu Rumah Perlindungan Sosial Anak , sakti peksos, dua orang anak/orang tua anak yang memerlukan perlindungan khusus penerima PKSA.2) pelaksana LKSA Darul Ilmi. Sakti peksos dan dua orang anak /orang tua anak terlantar penerima PKSA
FGD dengan instansi terkait dengan perlindungan anak antara lain;
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Bidang Sosial ),
Dinas Pendidikan dan Olah Raga,
Dinas Kesehatan,
Kantor Agama,
Bappeda
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Bagian Kesra Pemda,
Polres Sleman,
Dinas Dukcapil dan
DPRD Komisi D.
Pada kegiatan FGD dibuka oleh Kabid Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sleman.



FGD di Kab. Sleman dengan Instansi Terkait Perlindungan Anak dan Anggota Dewan

Sedangkan Di Kota Yogyakarta pengumpulan dilakukan melalui:

Wawancara dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yaitu Rumah Singgah Ahmad Dahlan yang melaksanakan program Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), Sakti Peksos dan dua anak/orang tua anak jalanan penerima PKSA, sekretaris FKKADK, sakti peksos dan dua orang anak/orangtua anak dengan kecacatan./
Wawancara kelompok melalui FGD dengan SKPD terkait antara lain:
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Bidang Sosial dan Bidang Tenaga Kerja)
Dinas Pendidikan ,
Dinas Kesehatan,
Kanwil Agama
Dinas Dukcapil
KPMP (Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan )
Pengadilan Negeri (Hakim)
Bappeda
DPRD Kota Yogyakarta
Kegiatan dibuka oleh Kabid Sosial Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta



FGD di Kota Yogyakarta bersama Instansi Terkait Perlindungan Anak

Hasil Sementara dari Pengumpulan Data di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta:

Diperolehnya Informasi tentang perangkat hukum (Undang-undang, Kepmen, Kesepakatan Bersama, Perda, Pergub, Keputusan Gubernur) yang mengatur kegiatan terkait dengan perlindungan anak.
Diperolehnya informasi tentang program, kegiatan yang terkait dengan perlindungan anak dari masing-masing SKPD, Polda/Polres, Pengadilan Negeri dan Masyarakat baik melalui anggaran APBD, APBN dan Bantuan Lembaga Internasional
Diperolehnya kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan oleh masing-masing instansi terkait, LKSA dan keluarga serta saran-saran dalam peningkatan kegiatan perlindungan anak ke depan.
Diperolehnya informasi tentang pelaksaan PKSA pada 4 kluster (Anjal, Antar, ADK dan AMPK)