Program Keluarga Harapan dimulai tahun 2007 dan telah menjadi program nasional hingga tahun 2013 telah tercatat sebanyak 2,3 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) mendapatkan bantuan tunai bersyarat ini.

Pada PKH, Pendamping PKH diperlukan karena sebagian besar orang miskin tidak memiliki suara dan kemampuan untuk memperjuangkan hak mereka dan pada sisi lain Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten/Kota (UPPKH Kab/Kota) tidak memiliki kemampuan untuk menjangkau semua RTSM.

Studi kebijakan ini bertujuan untuk: 
Mengevaluasi kinerja pendamping pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan, 
Menyusun rekomendasi alternatif kebijakan bagi Direktorat Jaminan Sosial dalam menetapkan kebijakan pendampingan sosial Program Keluarga Harapan dan 
Bagi peneliti Sebagai salah satu pembelajaran dalam perumusan kebijakan sosial dengan pendekatan Analisis Kebijakan Sosial (Sosial Policy Analysis).

Penelitian dengan mengambil lokasi di Kabupaten Bogor Jawa Barat ini dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yaitu

Kuisioner yang diisi oleh Dinas sosial, sekolah, Posyandu, Ketua RTSM, Operator dan Koordinator Kecamatan Pendamping PKH untuk mengevaluasi kinerja Pendamping PKH
Wawancara dengan Dinas sosial, sekolah, Posyandu, Ketua RTSM, Operator dan Koordinator Kecamatan Pendamping PKH, Pendamping PKH dan Penerima manfaat PKH (RTSM)
Focus Group Discusion dengan Koordinator Kecamatan Pendamping PKH.
Pelaksanaan pengumpulan data dilaksanakan oleh Habibullah, S.Sos, M.Kesos dan Ivo Noviana, S.Sos, M.Si dari tanggal 30 Mei - 10 Juni 2013. Berbagai temuan menarik hasil penelitian antara lain Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bogor mulai dilaksanakan tahun 2007 hingga tahun 2012 PKH tersebar di 24 Kecamatan dari 40 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor yaitu Cariu, Megamendung, Ciawi, Ciomas, Dramaga Ciampea, Gunung Sindur, Ciseeng, Cigombong, Tenjolaya, Leuwisadeng, Kemang, Rancabungur, Bojonggede, Tajurhalang, Cibinong, Sukamakmur, Jasinga, Rumpin, dan Tamansari dan tahun 2013 akan menambah 4 kecamatan yaitu Gunung Putri, Tanjungsari, Cisarua, dan Babakan Madan.

Dukungan APBD Kabupaten Bogor untuk PKH dari tahun ke tahun semakin meningkat dan tidak dukungan dari APBD Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan tetapi juga mendapat dukungan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya di Kabupaten Bogor seperti Dinas Pertanian dan kehutanan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor dengan total APBD tahun 2013 sebesar Rp. 2,1 Milya.

Berbagai dampak dari pelaksanaan PKH di Kabupaten Bogor antara lain semakin meningkatnya angka partisipasi sekolah SD dan SLTP, tingginya minat dan kesadaran ibu hamil dan ibu yang mempunyai anak balita memeriksakan kesehatan secara rutin ke Posyandu.
Sumber daya manusia PKH di Kabupaten Bogor terdiri dari 85 orang Pendamping PKH, 4 Operator dan 3 tenaga entri. Untuk pendamping PKH sebanyak 81 % berpendidikan S1, 11% D3, sisanya berpendidikan S2, D1 dan SLTA. Namun sangat disayangkan ternyata sebagian besar 67% pendamping PKH ini bertempat tinggal di luar kecamatan dampingan.

Pendamping PKH di Kabupaten Bogor telah memainkan peran sebagai Pemercepat Perubahan (Enabler), Perantara (Broker) , Pendidik (Educator , Tenaga Ahli (Expert) , Perencana Sosial (Social Planer) , Advokat (Advocate) , Aktivis (Aktivist)Pada seminar hasil sementara di Dinas Siosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dibuka oleh Kepala Dinsonakertrans Kabupaten Bogor Nuradi, SH, MM, M,Hum dan dihadiri dari Satuan Perangkat Daerah (SKPD) terkait yaitu Bappeda, BPS, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, Dinas Pertanian dan kehutanan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Diskominfo Kabupaten Bogor serta operator PKH terungkap dukungan dan upaya sinergi program SKPD dengan PKH. Dukungan Pemerintah Kabupaten Bogor tidak hanya terbatas pada kegiatan Dinas Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bogor akan tetapi juga telah melibatkan SKPD lainnya.