Kementerian Sosial RI merintis kerja sama dengan University of South Australia dalam bidang riset, pengembangan kebijakan kesejahteraan sosial, serta peningkatan kapasitas Peneliti dan Analis Kebijakan.

"Kolaborasi, pembelajaran bersama, dan berbagi sangat indah dan bernilai. Dengan adanya kerja sama ini diharapkan akan terbangun program-program khususnya program sosial yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial," kata Direktur Akademik untuk Studi Lansia dan Disabilitas, Fakultas Psikologi Pekerjaan Sosial dan Kebijakan Sosial, University of South Australia, Prof. Caroline Ellison di Jakarta, Sabtu.

Caroline berada di Indonesia sebagai pembicara dalam Workshop Internasional Bidang Riset dan Kebijakan yang diselenggarakan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial, 11--14 Desember 2019 di Jakarta.

Acara ini dibuka oleh Menteri Sosial Juliari P. Batubara dan dihadiri peserta dari perwakilan Dinas Sosial Provinsi, Bappeda Provinsi/kabupaten/kota, perguruan tinggi, lembaga riset, lembaga yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, balai-balai di lingkungan Kementerian Sosial, asosiasi profesi pekerja sosial, Asosiasi Profesi Peneliti, Penyuluh Sosial, Asosiasi Profesi Analis Kebijakan, Perwakilan Kementerian/Lembaga.  

"Dalam era industrialisasi dan teknologi yang berkembang pesat membuat semakin kompleksnya permasalahan dan tantangan kedepan. Khususnya permasalahan kemiskinan, permasalahan anak, permasalahan disabilitas dan sebagainya," kata Caroline.

Menurut dia, kerja sama Kementerian Sosial dengan University of South Australia khususnya dalam penelitian-penelitian atau bahkan program sosial yang lainnya dapat menjadi acuan dalam melangkah ke depannya. Kegiatan saling berbagi dan konsultasi seperti dalam worksop ini jika terbangun dengan baik akan dapat menghasilkan kesepakatan dan kerjasama baru lagi ke depannya," tuturnya.

Sementara itu Kepala Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial Prof. Syahabuddin mengatakan Workshop Internasional tentang Riset dan Kebijakan mengangkat tema Towards Qualified Social Welfare Policy Based on Research. Workshop dilaksanakan sebagai tahap awal kerja sama Kemensos dengan University of South Australia.


Program Pemberdayaan
Syahabuddin mengungkapkan sebagaimana arahan Menteri Sosial Juliari P. Batubara, Kementerian Sosial terus berupaya keras dan memastikan agar tidak terjadi transfer kemiskinan kepada generasi berikutnya.

"Yakni melalui beberapa kebijakan di antaranya social protection dan social insurance melalui bantuan sosial. Dengan bantuan sosial ini diharapkan kegiatan ekonomi dikelas paling bawah bisa terus bergerak," katanya.

Kementerian Sosial, lanjutnya, terus berupaya untuk mendorong upaya pemberdayaan sosial masyarakat dari segenap lini, salah satunya adalah melalui tranformasi secara bertahap dari bantuan sosial menjadi upaya pemberdayaan sosial.

"Dan ini merupakan tantangan kita bersama. Peran lembaga Penelitian dan Pengembangan dalam memberikan masukan untuk rumusan kebijakan sangat strategis," tegas Syahabuddin.

Sementara itu Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Eva Rahmi Kasim mengatakan kebijakan berbasis riset merupakan keharusan dalam membangun masyarakat yang lebih sejahtera menuju tata kehidupan yang lebih baik dan maju.

"Komunikasi dan kerja sama antara penyelenggara penelitian dengan pembuat kebijakan harus diperkuat sehingga manfaat hasil penelitian bisa lebih optimal. Untuk itu, pengembangan kapasitas bagi segenap SDM Kelitbangan perlu terus digalakkan, salah satunya adalah kerja sama dengan University of South Australia ini. Ke depan perlu dijalin kerjasama dengan institusi riset maupun perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri, sesuai dengan nilai keunggulannya masing-masing. Ini semua demi mencapai SDM Unggul sebagaimana arahan Bapak Pesiden Joko Widodo," kata Eva.