Jakarta, 30 Juli 2018. Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial Harry Z Soeratin dan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, Kementerian Keuangan, Luky Alfirman menandatangani Kesepakatan Induk tentang Penyediaan Fasilitas Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi pada Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha  Sistem Kesejahteraaan Sosial Terpadu Nasional (SKSTN).

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial seyogianya merupakan upaya pelayanan sosial yang terarah, terpadu dan berkelanjutan. Terlebih mengingat layanan sosial ini mencakup upaya rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta program penanganan fakir miskin.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Sosial sejak tahun 2017 berupaya mengembangkan Sistem Kesejahteraan Sosial Terpadu Nasional (SKSTN). Pengembangan SKSTN ini didasarkan atas  kebutuhan akan keterpaduan Basis Data, perubahan kebijakan kesejahteraan sosial, tuntutan pelaksanaan fungsi verifikasi, validasi data secara mandiri dan periodik serta kebutuhan membangun Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial yang terintegrasi.

Tujuan pengembangan SKSTN adalah untuk menciptakan pusat rujukan data kesejahteraan sosial bagi pemerintah atau swasta, bagi program penelitian atau rujukan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan. Selain itu, untuk memberi solusi atas masalah duplikasi dan inkonsistensi data dan untuk memberi solusi penyediaan data bagi program kesejahteraan sosial. Dan juga sebagai langkah efisiensi biaya pemutakhiran  dan pengelolaan data serta sebagai langkah manajemen dan integrasi data kesejahteraan sosial.

Pengembangan Sistem Kesejahteraan Sosial Terpadu Nasional

Keberadaan SKSTN diharapkan dapat mengurangi duplikasi data atau kesalahan penetapan penerima manfaat, sehingga pelaksanaan program kesejahteraan sosial misalnya penyaluran bantuan sosial dapat tepat sasaran.

Pengembangan SKSTN dilakukan dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Karena itu, Kemensos menjalin kerjasama dengan Bappenas dalam proses penyusunan Dokumen Kajian Awal Prastudi Kelayakan (Outline Business Case) Pengembangan SKTN agar sesuai dengan Permen PPN No 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Kajian atas rencana pengembangan SKSTN mencakup Kajian Hukum dan Kelembagaan, Kajian Teknis, Kajian dan Rekomendasi Tata Kelola dan Tata Laksana, Kajian Kelayakan Ekonomi dan Finansial, Kajian Bentuk Kerjasama, Kajian Resiko dan Kajian Kebutuhan Dukungan Pemerintah dan /atau Jaminan

Tercapainya Kesepakatan Induk, menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan telah menyetujui Permintaan Project Development Facility (PDF) Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam proyek SKSTN. Persetujuan diberikan setelah melalui pertimbangan adanya pemenuhan persyaratan diantaranya bahwa PJPK  telah melaksanakan Tahapan Perencanaan Proyek, telah memulai Tahapan Penyiapan Proyek didukung dengan adanya hasil Kajian Awal Prastudi Kelayakan (Outline Business Case) dan telah melakukan Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding) yang hasilnya menunjukkan banyak investor berminat pada proyek ini.

Ruang lingkup kesepakatan meliputi dua hal yakni 1)penyediaan fasilitas penyiapan proyek berupa penyusunan Kajian Akhir, dan penyiapan dan pendampingan proses pemberian dukungan pemerintah, dan 2) penyediaan fasilitas pendampingan transaksi berupa penyusunan Dokumen Prakualifikasi, Permintaan Penawaran, Pengadaan Badan Usaha, Penandatanganan Perjanjian KPBU dan pemenuhan kewajiban Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).

Fasilitasi penyiapan proyek dan pendampingan transaksi SKSTN mencakup proyek pembangunan sistem informasi berupa data center, pengadaan software pendukung, penyediaan jaringan virtual private network di seluruh provinsi dan kabupaten/kota, penyediaan layanan cloud computing, pelaksanaan bimbingan teknis serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi sistem.

Dengan ditandatanganinya Kesepakatan Induk ini maka diharapkan menjadi langkah percepatan dalam pengembangan SKSTN. Sehingga, SKSTN sebagai pusat rujukan data kesejahteraan sosial dan solusi penyediaan data untuk program kesejahteraan sosial di semua level dapat segera terwujud. Keberadaan SKSTN akan mendorong terjaganya akurasi data sehingga penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi terarah, tepat sasaran, terpadu dan berkelanjutan.

(OHH.Set.Badiklitpensos)