Kompas, 31 Jul 2017, Oleh HARI HARJANTO SETIAWAN, Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI - Salah satu tugas konstitusional pemerintah adalah menyejahterakan rakyat. Dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan empat tujuan bernegara, salah satunya adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, program pemberantasan kemiskinan menjadi agenda pokok dari setiap periode pemerintahan, tak terkecuali pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pemerintah mempertahankan program bantuan kepada warga prasejahtera. Presiden memberikan arahan, semua bantuan sosial diberikan secara nontunai melalui sistem perbankan dengan sekeping kartu. Tujuannya agar lebih mudah mengontrol, mengecek, dan mengurangi terjadinya penyimpangan. Berbekal kartu kombo, masyarakat penerima bantuan atau yang biasa disebut keluarga penerima manfaat (KPM) bisa membeli aneka kebutuhan di warung gotong royong elektronik (e-warong). Dalam konteks ini, penulis berkepentingan meluruskan sejumlah bias dalam artikel Husein Sawit, ”Menyoroti Pelaksanaan Awal Bantuan Pangan Nontunai” (Kompas, 29/6). Di antara yang dipersoalkan Husein, penjatahan 10 kilogram beras dan 2 kg gula per bulan hanya akan meningkatkan konsumsi karbohidrat, padahal problem umum masyarakat miskin adalah kekurangan protein. Menurut Husein, kalau bantuan sosial sedianya dimaksudkan untuk meningkatkan gizi KPM, mengapa telur atau susu tidak masuk sebagai item bantuan pangan sebagaimana diuji coba Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Kementerian Sosial sebagai pelaksana program, dinilai Husein, melenceng dari rekomendasi TNP2K. Husein berpendapat, penyediaan gula di e-warong seharusnya ”direm” dan dialihkan ke telur dan minyak goreng. Keberadaan e-warong juga dikritik Husein dengan menyebutnya sebagai ”sangat dipaksakan, bertambah pesat dalam waktu singkat”. Masalah lain yang dipersoalkan Husein adalah penggunaan data yang disuplai Kementerian Sosial sangat jauh berbeda dengan data di lapangan. Ia menduga, Kementerian Sosial masih menggunakan basis data lama, padahal telah ada data terbaru tahun 2015. Husein mempertanyakan, ke mana dan mengapa basis data terpadu mutakhir yang telah disiapkan dengan susah payah tidak dipakai? Selengkapnya..