Ada berbagai permasalahan terkait pengkategorian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)  yaitu:

  1. Intervensi terfragmentasi dan tumpang tindih: Pengaktegorian PMKS yang terlalu banyak membuat intervensi terpecah-pecah dan tidak integratif. Padahal seringkali jenis intervensinya tidak berbeda jauh (UEP, KUBE, Pelatihan). Kriteria yang sumir dan tidak mutually exclusive menyebabkan intervensi tumpang tindih antar unit dan institusi sehingga tidak efisien dan efektif.
  2. Data tidak selalu tersedia: Kriteria yang sangat khusus dan sulit direkam dalam survey/sensus menyebabkan tidak tersedianya data standar. Hal ini menyulitkan penentuan target, proses perencanaan, pelaksanaan program, dan monev.
  3. Perlu kesepakatan kriteria:Penataan PMKS dengan pengelompokkan yang lebih konsisten diusahakan mutually exclusive, dan difokuskan pada yang miskin dan tidak mampu. Kriteria harus dapat ditanyakan/di-assess dalam survey/sensus. Penajaman karakteristik khusus dapat dilakukan di luar survey oleh pekerja sosial, sebagai bagian dari verifikasi. Kriteria ketelantaran Anak: tidak punya orang tua, tidak sekolah/mengakses faskes, dll. Lansia: tinggal sendiri atau dengan sesama lansia, tidak mengakses layanan kesehatan, dll. Untuk beberapa kategori, seperti: penyandang disabilitas, anak/penduduk berkebutuhan khusus (korban kekerasan, pekerja migran, bekas Lapas, korban NAPZA, keluarga dengan masalah sosial psikologis) penanganan diberikan hanya pada yang miskin saja. Penyepakatan kriteria dan penyusunan instrumen pendataan (kuesioner) yang robust, baik untuk PMKS yang berada di dalam atau luar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Penguatan kapasitas dinas dan pekerja sosial untuk pengumpulan data

Permasalahan tersebut disampaikan oleh Dr. Vivi Yulaswati, M.Si Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Bappenas kegiatan Lokarya Fungsional Peneliti Pusat Penelitian dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (3/3/2015).

Bappenas mengusulkan penataan PMKS menjadi 8 PMKS dari 26 PMKS yang berdasarkan Permensos 8 tahun 2012. 8 PMKS tersebut adalah Penduduk Telantar, Penduduk Penyandang Disabilitas, Fakir Miskin (Penduduk miskin terdata & berdomisili tetap), Penduduk Miskin Tidak Berdomisili Tetap (Homeless)  Masyarakat adat, Korban bencana, Korban kekerasan, eksploitasi dan perdagangan manusia Penduduk termarjinalkan.

Menurut Dr. Dwi Heru Sukoco, M.Si selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial kegiatan lokakarya peneliti tersebut diselenggarakan karena pada tahun 2015 melalui dana APBN-P 2015 Puslitbangkesos akan menyelenggarakan Survey Prevalensi PMKS.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh 50 orang peserta yang terdiri dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta, Pusat data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, dan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung.