Hal tersebut dikemukakan oleh Jayadi Damanik, penggiat Hak Asasi Manusia (HAM) pada saat capacity building tentang penelitian dan pengembangan kebijakan kesejahteraan sosial berbasis perlindungan hukum dan HAM dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Puslitbangkesos.
 
Jayadi menambahkan bahwa sistem jaminan sosial nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional subtansi undang-undang (legal subtance) belum sepenuhnya berbasis HAM, lebih-lebih lagi bila diteliti sejumlah peraturan pelaksanaannya yang cenderung mengkonstruksikan jaminan sosial sebagai commodity (barang dagangan). Moga-moga pendapat saya ini dapat disanggah oleh para peneliti dari Kemensos dan atau Kemenkumham yang berkenan melakukan penelitian untuk mendalami hal ini, ujar penggiat HAM yang aktif juga di Dewan Pers.
 
Menurut Kapuslitbangkesos DR. Dwi Heru Sukoco, M.Si,Kegiatan peningkatan kapasitas ini terselenggara sebagai realisasi  kesepakatan bersama antara Badiklitkesos Kemensos dengan Balitbang HAM Kemenkumham, selain kegiatan konferensi nasional hasil penelitian dan pengembangan III tanggal 25 November 2014 dan penyusunan rancangan penelitian dalam rangka implementasi  UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 
Kegiatan diikuti oleh Peneliti Puslitbangkesos, Peneliti Balitbang HAM, Kapuslitbang Hak-Hak Kelompok Khusus Drs. Arifin, perwakilan dari B2P3KS Yogyakarta, STKS Bandung, unit teknis terkait di Kementerian Sosial RI.
 
Pada kesempatan tersebut Kepala Balitbang HAM DR. Mualimin Abdi menyambut baik kerjasama ini sehingga diharapkan litbang lebih berperan dalam memberikan pertimbangan
yang tepat dalam pengambilan kebijakan.
 
Kebijakan berbasis HAM dicirikan dengan non diskriminatif, affirmative action, anti kekerasaan dan state obligation