Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi beserta kewenangan pengolahan sumber daya dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selama kurun waktu satu tahun anggaran. Dalam rangka terselenggaranya good governance diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.   

 

 

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dalam hal ini Puslitbangkesos yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Puslitbangkesos merupakan tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan program penelitian kebijakan dan pengembangan kesejahteraan sosial.

 

 

Kegiatan Penyusunan Lakip  Puslitbangkesos dilaksanakan selama 3 hari  di Hotel Cipta Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 19 Pancoran  Jakarta Selatan. Kegiatan ini dibuka oleh Puslitbangkesos Dr. Dwi Heru Sokoco, M.Si dan didampingi oleh Kepala Bagian Tata Usaha Puslitbangkesos. Sebagai Narasumber Bp. Osep Mulyani, AKS, MM dari Inspektorat Jenderal. Adapun Peserta yang diundang terdiri dari berbagai unsur, yaitu; Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Peneliti dan Litkayasa, Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Badiklitkesos, dan Auditor Ahli Pertama Inspektorat Jenderal.

 

 

Dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di lingkungan Puslitbangkesos, perlu memperhatikan: 1). Penyusunan Rencana Kerja Tahunan RKT di Puslitbangkesos mengacu kepada Renstra yang berisikan sasaran strategis, kegiatan yang akan dilaksanakan, indikator kinerja, dan target pada tahun 2014, serta besarnya pembiayaan yang diperlukan. 2). Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) unit Eselon II berdasarkan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan melampirkan tabel yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai.

 

 

 

Akhirnya harapan kita semua agar kegiatan ini betul-betul efektif dan dapat saling mengisi dalam tersusunnya dokumen Lakip Puslitbangkesos yang akuntabel, serta dapat memberikan kontribusi yang positif dalam penyusunan Lakip Badiklitkesos. (‘mb)