Inovatif dan Kompetitif dalam Penelitian dan Kebijakan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
02 September 2014

Kementerian Sosial RI bersama dengan 27 Kementerian/Lembaga, terhitung sejak Juli 2013 diusulkan mendapatkan tunjangan kinerja. Hal tersebut dikemukakan oleh Arif Nahari Kepala Bidang  Tata Laksana Keuangan Biro Keuangan Kementerian Sosial RI pada saat sosialisasi Tunjangan Kinerja Kementerian Sosial di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbangkesos).

Menurut Hendriaty, Kepala Bagian Tata Usaha Puslitbangkesos kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk menjawab kesimpangsiuran isu  mengenai pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja, khususnya bagi fungsional peneliti.  Arif Nahari sebagai salah satu dari tiga  person in charge selain dari Biro Kepegawaian dan Biro Perencanaan dalam mendesain pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja menjelaskan bahwa tunjangan kinerja merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi atas dasar kinerja yang telah dicapai oleh seorang individu pegawai. Ditambahkannya bahwa tunjangan kinerja pegawai dapat meningkat atau menurun sejalan dengan peningkatan atau penurunan kinerja yang diukur dari indikator kinerja utama. Pada tahun pertama ini (2013) proses penilaian melalui absensi dan kinerja pegawai baru dalam tahap pembelajaran dan sosialisasi.

Dalam pelaksanaan pembayaran ada 3 opsi yaitu dengan cara mekanisme on top, mekanisme optimalisasi dan mekanisme piutang BA 999 dan Kementerian Sosial RI memilh opsi optimalisasi. Dengan opsi optimalisasi tersebut rmaka Kementerian Sosial RI melakukan realokasi anggaran sebesar Rp. 76.263.754.200 tanpa selisih diberikan kepada 4.196 pegawai.

Dengan demikian, terjawab sudah kegelisahan dari pejabat fungsional bahwa pembayaran tunjangan kinerja dibayar utuh bukan selisih dari tunjangan fungsional jadi seorang pejabat fungsional akan mendapat tunjangan kinerja dan tunjangan fungsional.  Namun demikian bagi pejabat fungsional dosen tidak mendapat tunjangan kinerja karena sudah mendapat tunjangan profesi yang besarannya 1 kali gaji pokok.

Namun implementasi pembayaran tunjangan kinerja tetap menuggu Peraturan Presiden. Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan di Ruang Seminar Puslitbangkesos diikuti oleh seluruh pegawai Puslitbangkesos dan Pusbinjafung Peksos & Pensos.