Sampai saat ini masih banyak PNS yang berpandangan, bahwa menjadi peneliti kurang menjanjikan sebagai pilihan berkarier dibandingkan jabatan struktural. Tidak sedikit PNS yang bersabar menunggu antrian panjang untuk memperoleh jabatan struktural. Padahal, mereka tahu betul bahwa tidak ada jaminan kapan jabatan itu diperoleh. Karenanya, tidak sedikit yang kecewa karena jabatan struktural yang dicita-citakan itu tidak kunjung diperoleh, sementara usia pensiun tinggal menghitung hari.

Perlu diketahui, bahwa eksistensi peneliti Kementerian/Lembaga Negara kini sudah mendapatkan perhatian pemerintah. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 100 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti, yang nominalnya cukup besar (sekitar 4 kali dari tunjangan sebelumnya). Peneliti Utama Rp. 5.200.000, Peneliti Madya Rp. 3.000.000, Peneliti Muda Rp. 1.750.000 dan Peneliti Pertama Rp. 1.100.000. Silakan dibandingkan dengan tunjangan jabatan struktural.

Perhatian pemerintah tersebut mestinya memotivasi calon PNS dan PNS untuk menjadi peneliti sebagai pilihan karier. Para PNS perlu menyadari, bahwa jumlah jabatan struktural sangat terbatas. Sehingga, menjadi peneliti merupakan pilihan yang sangat tepat, dan tidak perlu diragukan lagi. Berikut beberapa keuntungan menjadi fungsional peneliti :

Masa kerja sampai 65 tahun
Naik jabatan secara regular dapat dicapai selama satu tahun. Terbuka kesempatan naik jabatan loncat satu atau dua jenjang jabatan lebih tinggi di atasnya.
Naik pangkat secara regular setiap dua tahun.
Pangkat/golongan sampai Pembina Utama/IV.e
Jabatan sampai Peneliti Utama. Apabila berpendidikan S3 (doctor) dapat dipromosikan menjadi professor riset.
Selain keuntungan tersebut, peneliti diberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan kapasitas pribadi melalui diklat dan forum-forum ilmiah. Pengembangan kapasitas juga dapat diperoleh dengan terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh unit-unit teknis di lingkungan Kementerian Sosial, NGO’s dan instansi terkait.

Implikasi dari perhatian pemerintah, jenjang karier dan berbagai kesempatan pengembangan diri tersebut, peneliti dituntut untuk menyumbangkan pemikirannya, terutama untuk kepentingan pemerintah berkaitan dengan pengembangan kebijakan sosial. Hal ini sesuai dengan posisi peneliti sebagai PNS, dan secara organisasi berada di dalam organisasi Litbang yang merupakan unit kerja penunjang unit teknis di Kementerian Sosial. Artinya, kegiatan kelitbangan yang dilakukan peneliti, tidak boleh keluar dari kebijakan dan program-program yang dikembangkan oleh unit-unit teknis di Kementerian Sosial. Jika keluar dari kebijakan dan program unit-unit teknis Kementerian Sosial, maka hasil karya peneliti menjadi kurang bermanfaat. Ini tentu berbeda dengan peneliti-peneliti yang berada di LIPI, Kemenristek dan di lembaga-lembaga swasta.

Posisi peneliti ini mengharuskan peneliti untuk membangun kemitraan yang kuat dengan unit-unit kerja di Kementerian Sosial. Langkah ini sejalan dengan kebijakan pimpinan tentang link and macth antara Litbang dengan unit-unit kerja di Kementerian Sosial. Link and macth ini merupakan kebijakan dalam rangka penguatan manajemen yang selama ini dinilai masih lemah. Memang, sejak adanya Litbang semua pimpinan sepakat, bahwa setiap kebijakan didasarkan pada hasil penelitian. TetapI pada praktiknya, kesepakatan tersebut belum sepenuhnya direalisasikan, meskipun berganti-ganti pimpinan.

Memasuki akhir tahun 2012, harapan tentang link and macth semakin menguat setelah Dr. Ir Harry Hikmat, M.Si menduduki Kepala Badikilit Kesos. Kebijakan ini memerlukan pemahaman pada semua unsur di Badiklit Kesos, yang diikuti dengan komitmen yang kuat untuk mewujudkannya. Karena apabila kebijakan tersebut terealisasi dengan baik dan berkelanjutan, yang diuntungkan bukan saja lembaga Litbang dan semua Satker di Kementerian Sosial. Tetapi yang memperoleh keuntungan juga para penelitinya, baik secara individu maupun kelompok (18/2-2013).