Kementerian Sosial kini memiliki Dirtjen yang khusus menangani fakir miskin, yaitu Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin. Dirtjen ini memiliki spesialisasi menangani fakir miskin di Indonesia. Hadirnya Dirtjen baru ini tentu memberikan harapan yang besar bagi negara, pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia, bahwa jumlah fakir miskin di Indonesia sampai tahun 2019 dapat diturunkan sampai 6-7 persen. Kalau dahulu pada unit kerja yang membidangi penanganan fakir miskin dapat dianalogikan hanya dokter umum, maka sekarang sudah dokter-dokter spesialis. Sumber daya manusia di dalam Dirtjen khusus tersebut, terutama mereka yang ada pada posisi manager, tentunya  orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam mendesain program penanganan fakir miskin. Mereka memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk menurunkan  angka kemiskinan sesuai target yang ditetapkan.

Pada Dirtjen khusus ini di dalamnya terdapat tiga direktorat, yaitu Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Penanganan Fakir Miskin Perkotaan, dan Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara. Pendekatan kewilayahan dalam penanganan fakir miskin tersebut memberikan keyakinan kepada masyarakat, bahwa fakir miskin di mana pun berada akan terjangkau oleh program pemerintah. Struktur baru ini akan menjawab isu-isu yang berkembang selama ini, bahwa pembangunan kesejahteraan sosial di wilayah perbatasan antar negara dan daerah terpencil terbaikan oleh negara.

Fakir miskin kini memiliki harapan besar kepada negara, bahwa anak-anak mereka bisa sekolah, derajat kesehatannya akan semakin baik, memiliki rumah layak huni dan lingkungan hunian yang sehat, dan memiliki usaha ekonomi yang berkelanjutan. Ketika kondisi mereka tersebut dapat direalisasikan, maka mereka akan ‘naik kelas’ atau tidak fakir miskin lagi. Harapan-harapan itu merupakan tantangan berat yang dihadapi Dirtjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian (Puslitbangkesos, 2009, 2010), bahwa pemerintah memahami fakir miskin sebagai orang-orang yang menghadapi masalah dalam aspek ekonomi. Berdasarkan pemahaman itu, maka program-program yang diluncurkan dalam penanganan fakir miskin, cukup dominan pada pendekatan peningkatan ekonomi. Kepada fakir miskin disalurkan sejumlah dana, dan mereka difasilitasi untuk membentuk kelompok usaha ekonomi. Karena dipengaruhi sistem anggaran, maka dana yang akan dikelola untuk usaha ekonomi biasanya dicairkan pada empat bulan terakhir. Waktu yang sangat terbatas itu tentu saja tidak memungkinkan fakir miskin mendapatkan manfaat dari pengelolaan usaha ekonominya. Maka, ketika dilihat dari sisi realisasi (output), keberhasilan program cukup tinggi. Akan tetapi, ketika dilihat dari sisi manfaat (outcome), keberhasilan program masih rendah.

Implementasi program penanganan fakir miskin yang bertumpu pada aspek ekonomi, perlu diperluas lagi dengan aspek sosial budaya dan mental spiritual. Program seyogyanya dapat membawa perubahan pada pola berpikir dan sikap mental pada fakir miskin.  Tanpa ada perubahan pada aspek nonekonomi itu, maka fakir miskin akan menghadapi kesulitan  untuk dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Sehubungan itu, maka program pananganan fakir miskin tidak cukup diimplementasikan selama satu tahun anggaran. Pada tahun pertama, mereka memerlukan kesiapan, tahun kedua mereka memerlukan penguatan, dan tahun ketiga mereka memerlukan pengembangan. Bantuan usahanya cukup diberikan sekali pada tahun pertama, kemudisn pendampingannya diberikan minimal selama tiga tahun.

Selanjutnya, setelah perluasan aspek program dan waktu yang diperlukan untuk implementasi program, eksistensi pendamping  sosialnya perlu mendapatkan perhatian. Untuk mencapai profesionalitas pendampingan, maka pendamping sosial seyogyanya direkrut dari orang-orang yang berpendidikan ilmu sosial, terutama ilmu pekerjaan sosial. Perlu dipahami, bahwa membantu orang untuk mengatasi masalah sosialnya diperlukan disiplin ilmu, tidak cukup dengan semangat dan kemauan saja. Apabila pendamping dapat direkrut dari orang-orang muda yang berpendidikan ilmu sosial/pekerjaan sosial, maka hal ini merupakan terobosan baru bagi Dirjen Penanganan Fakir Miskin dalam penanganan fakir miskin. Semoga Dirjen yang khusus menangani fakir miskin ini, dapat memberikan keyakinan baru dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia (07/03/2016).

Drs. Suradi, M.Si, Peneliti Utama Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI