Beberapa Daerah sudah mengeluarkan peraturan (Perda, Pergub, Perbub/Perwali), melarang setiap orang atau lembaga memberi sedekah di jalanan. Meskipun demikian, masih banyak masyarakat yang sembunyi-sembunyi melanggar peraturan, karena alasan belas kasihan dan beramal. “Masa sih beramal saja tidak boleh”, begitu kira-kira kata masyarakat. Protes masyarakat ini karena mereka tidak mengetahui, kepada siapa dan bagaimana cara seharusnya menyalurkan bantuan sosial.

Sampai saat ini pun masyarakat tidak memperoleh kejelasan, bagaimana cara yang tepat  untuk mewujudkan rasa belas kasihan dan amalnya kepada orang atau lembaga sosial yang memerlukan. Kemudian, masyarakat mendapatkan tawaran untuk menyalurkan bantuan sosialnya melalui televisi. Hampir semua televisi, mengundang masyarakat untuk menyalurkan bantuan sosialnya melalui program kemanusiaan. Televisi itu membuka rekening khusus, dan meyakinkan masyarakat untuk menyalurkan bantuan sosialnya bagi orang-orang yang memerlukan. Kemudian, ada Badan Amal dan Zakat (BAS) yang ditawarkan oleh institusi agama sebagai lembaga yang menjadi tempat menyalurkan bantuan sosial. Namun demikian, tampaknya masyarakat kurang tertarik untuk menyalurkan bantuan sosial ke lembaga tersebut.

Situasi tersebut merupakan dilema yang dihadapi masyarakat. Masyarakat berhadapan dengan peraturan, dan ketidakpastian lembaga yang ada sebagai pengelola bantuan sosial. Sementara itu, di sisi lain banyak orang-orang yang kesusahan dan mengalami ketelantaran yang belum mendapatkan pelayanan dari negara.  Sebagai manusia yang masih memiliki nurani, tentu akan merasa ‘trenyuh’ melihat pengemis, gelandangan, anak jalanan, anak dengan gisi buruk, anak miskin dan menyandang disabilitas, dan orang miskin di bantaran kali. Maka kemudian yang terjadi, menumpuknya dana sosial yang tersimpan pada setiap masyarakat.  Potensi yang besar ini apabila dapat dihimpun dan dikelola secara profesional oleh lembaga yang jelas, tentu akan memberikan sumbangan yang sangat besar dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial.

Belas kasihan dan amal merupakan alasan masyarakat untuk membantu orang yang mengalami kesusahan dan hidup dalam ketelataran. Namun demikian, pada umumnya masyarakat belum memiliki pengetahuan yang cukup, bahwa motif belas kasihan dan amal dapat membuat orang lain menjadi bergantung, atau  tidak akan menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, masyarakat juga perlu mengetahui, bahwa di dalam membantu orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial hendaknya di dasarkan pada asas “help people, help them self”.

Berkaitan dengan instrumen yang diperlukan masyarakat untuk menyalurkan bantuan sosial, perlu melihat realitas sosial di masyarakat. Di masyarakat akar rumput terdapat keperangkatan sosial seperti: Karang Taruna, Ikatakan Pekerja Sosial Masyarakat, Wahana Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Family Care Unit, dan posyandu dan lain-lain. Keperangkatan-keperangkatan sosial tersebut diarahkan untuk bersinergi sesuai dengan kebijakan pembangunan dengan pendekatan “Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu”.  Sehubungan dengan itu, maka semua keperangkatan sosial yang ada di wilayah desa/kelurahan tersebut merupakan  unsur yang dapat diorganisasikan di dalam PUSKESOS (Pusat Kesejahteraan Sosial).

PUSKESOS dikontruksikan sebagai “rumah sosial” bagi seluruh elemen masyarakat, baik secara individu, keluarga maupun kelompok untuk menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan sosial di wilayah desa/kelurahan. Di dalam PUSKESOS ini dana bantuan sosial masyarakat (sebagai perwujudan dari amal dan belas kasihan) akan dikelola dengan baik, menggunakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabel. Apabila penyandang masalah kesejateraan sosial di suatu desa/kelurahan dapat ditangani melalui PUSKESOS, diyakini akan dapat menuntaskan permasalahan kesejahteraan sosial yang dimulai dari wilayah desa/kelurahan. Tidak akan ada lagi seseorang meminta-minta di jalanan, tidak ada gelandangan, tidak ada anak busung lapar, tidak ada penyandang disabilitas telantar dan tidak ada keluarga dengan rumah tidak layak huni. Motif belas kasihan dan amal masyarakat pun dapat direalisasikan dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial. Hal ini selaras dan akan memberikan kontribusi yang besar dalam mewujudkan pembangunan partisipatif (16/02/2016).

Drs. Suradi, M.Si Peneliti Utama Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI