Belum banyak  masyarakat yang menyadari, bahwa awal tahun 2016 ini MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) sudah masuk ke Indonesia. MEA berawal pada KTT yang dilaksanakan di Kuala Lumpur pada tanggal 1997, di mana para pemimpin ASEAN memutuskan untuk melakukan pengubahan ASEAN dengan menjadi suatu kawasan makmur, stabil dan sangat bersaing dalam perkembangan ekonomi yang berlaku adil dan dapat mengurangi kesenjangan dan kemiskinan. Kemudian dilanjutkan pada KTT Bali pada Oktober 2003, para pemimpin ASEAN mengaluarkan pernyataan, bahwa MEA akan menjadi tujuan dari perilaku integrasi ekonomi regional di tahun 2020.

MEA ini memiliki lima karakteristik, yaitu:  (1) aliran barang yang bebas, (2) aliran jasa yang bebas, (3) aliran investasi yang bebas, (4) aliran modal yang lebih bebas dan (5) aliran tenaga kerja ahli yang bebas. Dari lima karakteristik tersebut, menurut saya yang menarik dibahas adalah aliran jasa yang bebas dan aliran tenaga ahli yang bebas. Berkenaan dengan jasa, merealisasikan MEA pada hakikatnya tidak ada pembatasan bagi penyedia jasa dalam menyediakan jasa dan menetapkan industri-industri lintas negara di wilayah ASEAN. Dalam pembebasan jasa, tidak ada back-loading atas komitmen, selain itu pra-persetujuan yang fleksibel harus disetujui oleh semua negara anggota ASEAN. Maka di Indonesia akan tumbuh sektor jasa transportasi, finansial dan pelayanan sosial dan lain-lain yang bukan milik pribumi. Pusat pelayanan anak “baby home” di Thailand atau pusat rekreasi dan kegiatan masyarakat “community center” di Singapura akan ada di Indonesia. Dan sikap kita “well come” atas masuknya sektor jasa tersebut.

Kemudian berkenaan dengan aliran tenaga kerja ahli yang bebas. Penjelasan dari karakteristik ini, bahwa MEA akan mempermudah masuknya tenaga ahli dan para profesional,  memajukan kerjasama di antara anggota Jaringan Universitas ASEAN, mengembangkan kemampuan utama dan kualifikasi kerja dalam sektor-sektor jasa prioritas, dan sektor lainnya. Kemudian, memperkuat kemampuan penelitian bagi setiap negara anggota ASEAN dalam hal memajukan kecakapan, penempatan kerja, dan jaringan informasi pengembangan pasar tenaga kerja di antara negara anggota ASEAN. Kita juga bersikap “well come” atas datangnya tenaga ahli, konsultan dan tenaga kerja dari negara-negara di wilayah ASEAN tersebut.

Untuk melihat kesiapan Indonesia memasuki MEA, perlu kiranya kita mempelajari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, Badan Narkotika Nasional, Kementerian Sosial, dan media massa nasional. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh institusi dan media massa nasional, pada saat ini kita masih dihadapkan dengan permasalahan sosial yang multidimensional, seperti kemiskinan, ketelantaran, angka partisipasi sekolah, indeks pembangunan manusia, konflik sosial, penyalahgunaan narkoba, dan migrasi ke luar negeri. Berbagai permasalahan tersebut berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, yang semua itu akan mempengaruhi daya saing bangsa. Kondisi tersebut merupakan tantangan yang cukup berat, dan karena itu negara harus mampu mengembangkan kebijakan sosial, ekonomi dan politik yang efektif. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonomi memang penting. Namun demikian, kita tidak boleh lalai untuk menyelenggarakan pembangunan sosial. Singapura sebagai model sebuah negara yang terbatas sumber daya alamnya, tetapi memiliki keunggulan pada sumber daya manusianya. Keunggulan kualitas sumber daya manusia itulah yang menjadikan Singapura sebagai negara yang paling makmur di kawasan ASEAN.

Berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM),  bahwa pada bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, semua SDM harus mengambil peran secara aktif pada era MEA ini. SDM yang dimaksud di sini adalah semua orang yang berada di dalam sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi tenaga manajemen, tenaga teknis (peksos), widyaiswara pekerjaan sosial dan peneliti pekerjaan sosial. Pihak-pihak tersebut dituntut untuk meningkatan profesionalitasnya dalam mendukung kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial, baik di pusat maupun di daerah. Selain itu, diperlukan perubahan paradigma dari semua penyelenggara kesejahteraan sosial, bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial mutlak memerlukan sinergitas dan keterhubungan (link and macth) dari berbagai pihak.

Kemudian, khusus bagi para peneliti pekejaan sosial - pada era MEA ini mengemban tugas yang penting dan menantang, yaitu (1) mengawal program unit teknis di lingkungan Kementerian Sosial. Peneliti memberikan data yang dapat memastikan, bahwa suatu program itu diubah, disempurnakan atau diganti dengan program yang baru, dan (2) mengembangkan teknologi dan model-model intervensi sosial berbasis hak dan kebutuhan masyarakat. Pada kerangka ini, para penyelenggara kesejahteraan sosial diharapkan memberikan respon atas hasil penelitian dan pengembangan, serta memiliki pahaman, bahwa peneliti sebagai mitra kerja dalam penyelenggara kesejahteraan sosial.

Kita semua mengharapkan, bahwa MEA merupakan jalan menuju  kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Berpulang kepada kita !

 

Suradi

Peneliti Utama Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI