Pada berbagai diskusi terkait dengan pelayanan langsung (teknis), kalangan pekerja sosial seringkali menggunakan analog dunia kesehatan atau pelayanan medis. Pekerja sosial dianalogkan dengan dokter, klien dengan pasien dan pusat-pusat pelayanan sosial dianalogkan dengan pusat-pusat pelayanan kesehatan. Namun yang belum banyak diketahui, semua tenaga medis yang memberikan pelayanan kesehatan adalah dokter (tenaga profesional) dan para medis (akademi kesehatan dan SMK kesehatan). Disimpulkan, bahwa tenaga pada pelayanan medis atau SDM kesehatan adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan kesehatan.

SDM kesejahteraan sosial semestinya mengikuti sistem yang dikembangkan di bidang kesehatan. Di bidang pelayanan sosial langsung (teknis),  seharusnya hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan pekerjaan sosial. Apakah mereka itu berpendidikan pekerjaan sosial setingkat sarjana, akademi atau SMK. Kualifikasi SDM yang demikian itu (pekerjaan sosial), diyakini akan memberikan kontribusi yang nyata dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kementerian Sosial sudah menempatkan pekerja sosial (sarjana berpendidikan pekerjaan sosial) di pusat-pusat pelayanan sosial (Panti Sosial Asuhan Anak). Mereka itu kemudian disebut dengan Satuan Bakti Pekerja Sosial atau Sakti Peksos. Upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Sosial tersebut seyogyanya diperluas pada bidang pelayanan sosial yang lain. Sebagaimana diketahui, bahwa di Kementerian Sosial terdapat panti-panti sosial atau pusat-pusat pelayanan sosial, seperti: Panti Sosial Asuhan Anak, Panti Sosial Lanjut Usia, Panti Sosial Penyandang Disabilitas, Panti Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, Panti Sosial Karya Wanita, Panti Sosial Pamardi Putra, dan Panti Sosial Bina Remaja. Di semua jenis panti tersebut seharusnya ditempatkan Sakti Peksos atau SDM pekerjaan sosial (seseorang yang berpendidikan pekerjaan sosial).

Selain pelayanan langsung di dalam panti sosial atau pusat pelayanan sosial, ada program-program yang memerlukan pekerja sosial sebagai tenaga konseling (di LK3), sebagai pendamping sosial pada program-program di luar panti (KUBE, KAT, PKH, ASLUT, ASODK, dsb). Selama ini, pada unit-unit kegiatan tersebut  diisi oleh orang-orang yang bukan berlatar belakang pendidikan pekerjaan sosial. Dinas Sosial setempat menetapkan pendamping pada program-program kesejahteraan sosial dari unsur tokoh masyarakat dan aparat desa/kelurahan. Sebagian dari mereka diberikan pelatihan pekerja sosial dasar antara lain: bidang anak, lanjut usia, disabilitas, kemiskinan, KAT dan sebagainya. Menurut observasi saya, pelatihan dasar tersebut belum cukup memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar pelayanan pekerjaan sosial. Hasil observasi saya berbeda dengan apa yang dipahami oleh pengelola program. Para pengelola program sudah merasa cukup puas dengan kapasitas SDM kesos saat ini. Menurut saya,  eksistensi SDM kesos sebagai salah satu motor penggerak program kesejahteraan sosial yang ada saat ini masih jauh dari memadai.

Kemudian, Kementerian Sosial menempatkan relawan sosial di tingkat kecamatan, yang dikenal dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Mereka melakukan tugas-tugas membantu Kementerian Sosial dan Dinas Sosial setempat pada pra atau saat implementasi program di wilayah kerjanya. Atas tugas yang dilaksanakannya, TKSK mendapatkan insentif yang dikenal dengan “tali asih” yang besarnya jauh dari sesuai dengan beban tugasnya.  Pengelola program tentu mengetahui beban tugas TKSK dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Beban tugas tersebut akan bertambah berat karena sebagian besar mereka tidak berpendidikan pekerjaan sosial. Oleh karena itu, tidak bisa berharap banyak kepada TKSK untuk dapat melaksanakan tugas secara optimal sesuai tujuan program kesejahteraan sosial.

Berkaitan dengan itu, unsur pimpinan di Kementerian Sosial diharapkan membangun paradigma baru. Bahwa SDM kesos dengan berlatar belakang pendidikan pekerjaaan sosial, merupakan unsur utama dalam pelayanan pekerjaan sosial. Maka kemudian, perlu dipersyaratkan bahwa setiap program yang memberikan pelayanan sosial (intervensi) langsung (teknis) kepada masyarakat (klien), maka di situ hanya dilakukan oleh SDM kesos yang berpendidikan pekerjaan sosial.

Bagaimana rekrutmen SDM kesos tersebut ? Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) memberikan peluang untuk melakukan rekrutmen SDM kesos. Kementerian Sosial dapat menempatkan pekerja sosial (pegawai berpendidikan pekerjaan sosial) di setiap pusat-pusat pelayanan sosial dan program, dengan kategori Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebagaimana di atur di dalam UU tersebut, bahwa setiap instansi pemerintah dimungkinkan mengadakan PPPK untuk kegiatan yang bersifat khusus atau teknis. Menurut saya, Sakti Peksos, TKSK dan pendamping sosial, dapat dimasukkan ke dalam kategori PPPK tersebut. Apabila PPPK dapat direalisasikan pada SDM kesos tersebut, maka menurut saya keuntungannya (1) intervensi pekerjaan sosial akan berbasis profesi, (2) kesejahteraan SDM kesos akan lebih baik dibandingkan dengan kondisi saat ini, (3) tujuan program kesejahteraan sosial dapat dicapai secara optimal,  dan (4) capaian kinerja Kementerian Sosial tinggi karena memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengurangan angka kemiskinan dan penanganan masalah sosial lainnya (25/1/2016).

Pada berbagai diskusi terkait dengan pelayanan langsung (teknis), kalangan pekerja sosial seringkali menggunakan analog dunia kesehatan atau pelayanan medis. Pekerja sosial dianalogkan dengan dokter, klien dengan pasien dan pusat-pusat pelayanan sosial dianalogkan dengan pusat-pusat pelayanan kesehatan. Namun yang belum banyak diketahui, semua tenaga medis yang memberikan pelayanan kesehatan adalah dokter (tenaga profesional) dan para medis (akademi kesehatan dan SMK kesehatan). Disimpulkan, bahwa tenaga pada pelayanan medis atau SDM kesehatan adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan kesehatan.

SDM kesejahteraan sosial semestinya mengikuti sistem yang dikembangkan di bidang kesehatan. Di bidang pelayanan sosial langsung (teknis),  seharusnya hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan pekerjaan sosial. Apakah mereka itu berpendidikan pekerjaan sosial setingkat sarjana, akademi atau SMK. Kualifikasi SDM yang demikian itu (pekerjaan sosial), diyakini akan memberikan kontribusi yang nyata dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kementerian Sosial sudah menempatkan pekerja sosial (sarjana berpendidikan pekerjaan sosial) di pusat-pusat pelayanan sosial (Panti Sosial Asuhan Anak). Mereka itu kemudian disebut dengan Satuan Bakti Pekerja Sosial atau Sakti Peksos. Upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Sosial tersebut seyogyanya diperluas pada bidang pelayanan sosial yang lain. Sebagaimana diketahui, bahwa di Kementerian Sosial terdapat panti-panti sosial atau pusat-pusat pelayanan sosial, seperti: Panti Sosial Asuhan Anak, Panti Sosial Lanjut Usia, Panti Sosial Penyandang Disabilitas, Panti Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, Panti Sosial Karya Wanita, Panti Sosial Pamardi Putra, dan Panti Sosial Bina Remaja. Di semua jenis panti tersebut seharusnya ditempatkan Sakti Peksos atau SDM pekerjaan sosial (seseorang yang berpendidikan pekerjaan sosial).

Selain pelayanan langsung di dalam panti sosial atau pusat pelayanan sosial, ada program-program yang memerlukan pekerja sosial sebagai tenaga konseling (di LK3), sebagai pendamping sosial pada program-program di luar panti (KUBE, KAT, PKH, ASLUT, ASODK, dsb). Selama ini, pada unit-unit kegiatan tersebut  diisi oleh orang-orang yang bukan berlatar belakang pendidikan pekerjaan sosial. Dinas Sosial setempat menetapkan pendamping pada program-program kesejahteraan sosial dari unsur tokoh masyarakat dan aparat desa/kelurahan. Sebagian dari mereka diberikan pelatihan pekerja sosial dasar antara lain: bidang anak, lanjut usia, disabilitas, kemiskinan, KAT dan sebagainya. Menurut observasi saya, pelatihan dasar tersebut belum cukup memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar pelayanan pekerjaan sosial. Hasil observasi saya berbeda dengan apa yang dipahami oleh pengelola program. Para pengelola program sudah merasa cukup puas dengan kapasitas SDM kesos saat ini. Menurut saya,  eksistensi SDM kesos sebagai salah satu motor penggerak program kesejahteraan sosial yang ada saat ini masih jauh dari memadai.

Kemudian, Kementerian Sosial menempatkan relawan sosial di tingkat kecamatan, yang dikenal dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Mereka melakukan tugas-tugas membantu Kementerian Sosial dan Dinas Sosial setempat pada pra atau saat implementasi program di wilayah kerjanya. Atas tugas yang dilaksanakannya, TKSK mendapatkan insentif yang dikenal dengan “tali asih” yang besarnya jauh dari sesuai dengan beban tugasnya.  Pengelola program tentu mengetahui beban tugas TKSK dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Beban tugas tersebut akan bertambah berat karena sebagian besar mereka tidak berpendidikan pekerjaan sosial. Oleh karena itu, tidak bisa berharap banyak kepada TKSK untuk dapat melaksanakan tugas secara optimal sesuai tujuan program kesejahteraan sosial.

Berkaitan dengan itu, unsur pimpinan di Kementerian Sosial diharapkan membangun paradigma baru. Bahwa SDM kesos dengan berlatar belakang pendidikan pekerjaaan sosial, merupakan unsur utama dalam pelayanan pekerjaan sosial. Maka kemudian, perlu dipersyaratkan bahwa setiap program yang memberikan pelayanan sosial (intervensi) langsung (teknis) kepada masyarakat (klien), maka di situ hanya dilakukan oleh SDM kesos yang berpendidikan pekerjaan sosial.

Bagaimana rekrutmen SDM kesos tersebut ? Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) memberikan peluang untuk melakukan rekrutmen SDM kesos. Kementerian Sosial dapat menempatkan pekerja sosial (pegawai berpendidikan pekerjaan sosial) di setiap pusat-pusat pelayanan sosial dan program, dengan kategori Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebagaimana di atur di dalam UU tersebut, bahwa setiap instansi pemerintah dimungkinkan mengadakan PPPK untuk kegiatan yang bersifat khusus atau teknis. Menurut saya, Sakti Peksos, TKSK dan pendamping sosial, dapat dimasukkan ke dalam kategori PPPK tersebut. Apabila PPPK dapat direalisasikan pada SDM kesos tersebut, maka menurut saya keuntungannya (1) intervensi pekerjaan sosial akan berbasis profesi, (2) kesejahteraan SDM kesos akan lebih baik dibandingkan dengan kondisi saat ini, (3) tujuan program kesejahteraan sosial dapat dicapai secara optimal,  dan (4) capaian kinerja Kementerian Sosial tinggi karena memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengurangan angka kemiskinan dan penanganan masalah sosial lainnya (25/1/2016).

Pada berbagai diskusi terkait dengan pelayanan langsung (teknis), kalangan pekerja sosial seringkali menggunakan analog dunia kesehatan atau pelayanan medis. Pekerja sosial dianalogkan dengan dokter, klien dengan pasien dan pusat-pusat pelayanan sosial dianalogkan dengan pusat-pusat pelayanan kesehatan. Namun yang belum banyak diketahui, semua tenaga medis yang memberikan pelayanan kesehatan adalah dokter (tenaga profesional) dan para medis (akademi kesehatan dan SMK kesehatan). Disimpulkan, bahwa tenaga pada pelayanan medis atau SDM kesehatan adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan kesehatan.

SDM kesejahteraan sosial semestinya mengikuti sistem yang dikembangkan di bidang kesehatan. Di bidang pelayanan sosial langsung (teknis),  seharusnya hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan pekerjaan sosial. Apakah mereka itu berpendidikan pekerjaan sosial setingkat sarjana, akademi atau SMK. Kualifikasi SDM yang demikian itu (pekerjaan sosial), diyakini akan memberikan kontribusi yang nyata dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kementerian Sosial sudah menempatkan pekerja sosial (sarjana berpendidikan pekerjaan sosial) di pusat-pusat pelayanan sosial (Panti Sosial Asuhan Anak). Mereka itu kemudian disebut dengan Satuan Bakti Pekerja Sosial atau Sakti Peksos. Upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Sosial tersebut seyogyanya diperluas pada bidang pelayanan sosial yang lain. Sebagaimana diketahui, bahwa di Kementerian Sosial terdapat panti-panti sosial atau pusat-pusat pelayanan sosial, seperti: Panti Sosial Asuhan Anak, Panti Sosial Lanjut Usia, Panti Sosial Penyandang Disabilitas, Panti Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, Panti Sosial Karya Wanita, Panti Sosial Pamardi Putra, dan Panti Sosial Bina Remaja. Di semua jenis panti tersebut seharusnya ditempatkan Sakti Peksos atau SDM pekerjaan sosial (seseorang yang berpendidikan pekerjaan sosial).

Selain pelayanan langsung di dalam panti sosial atau pusat pelayanan sosial, ada program-program yang memerlukan pekerja sosial sebagai tenaga konseling (di LK3), sebagai pendamping sosial pada program-program di luar panti (KUBE, KAT, PKH, ASLUT, ASODK, dsb). Selama ini, pada unit-unit kegiatan tersebut  diisi oleh orang-orang yang bukan berlatar belakang pendidikan pekerjaan sosial. Dinas Sosial setempat menetapkan pendamping pada program-program kesejahteraan sosial dari unsur tokoh masyarakat dan aparat desa/kelurahan. Sebagian dari mereka diberikan pelatihan pekerja sosial dasar antara lain: bidang anak, lanjut usia, disabilitas, kemiskinan, KAT dan sebagainya. Menurut observasi saya, pelatihan dasar tersebut belum cukup memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar pelayanan pekerjaan sosial. Hasil observasi saya berbeda dengan apa yang dipahami oleh pengelola program. Para pengelola program sudah merasa cukup puas dengan kapasitas SDM kesos saat ini. Menurut saya,  eksistensi SDM kesos sebagai salah satu motor penggerak program kesejahteraan sosial yang ada saat ini masih jauh dari memadai.

Kemudian, Kementerian Sosial menempatkan relawan sosial di tingkat kecamatan, yang dikenal dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Mereka melakukan tugas-tugas membantu Kementerian Sosial dan Dinas Sosial setempat pada pra atau saat implementasi program di wilayah kerjanya. Atas tugas yang dilaksanakannya, TKSK mendapatkan insentif yang dikenal dengan “tali asih” yang besarnya jauh dari sesuai dengan beban tugasnya.  Pengelola program tentu mengetahui beban tugas TKSK dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Beban tugas tersebut akan bertambah berat karena sebagian besar mereka tidak berpendidikan pekerjaan sosial. Oleh karena itu, tidak bisa berharap banyak kepada TKSK untuk dapat melaksanakan tugas secara optimal sesuai tujuan program kesejahteraan sosial.

Berkaitan dengan itu, unsur pimpinan di Kementerian Sosial diharapkan membangun paradigma baru. Bahwa SDM kesos dengan berlatar belakang pendidikan pekerjaaan sosial, merupakan unsur utama dalam pelayanan pekerjaan sosial. Maka kemudian, perlu dipersyaratkan bahwa setiap program yang memberikan pelayanan sosial (intervensi) langsung (teknis) kepada masyarakat (klien), maka di situ hanya dilakukan oleh SDM kesos yang berpendidikan pekerjaan sosial.

Bagaimana rekrutmen SDM kesos tersebut ? Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) memberikan peluang untuk melakukan rekrutmen SDM kesos. Kementerian Sosial dapat menempatkan pekerja sosial (pegawai berpendidikan pekerjaan sosial) di setiap pusat-pusat pelayanan sosial dan program, dengan kategori Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebagaimana di atur di dalam UU tersebut, bahwa setiap instansi pemerintah dimungkinkan mengadakan PPPK untuk kegiatan yang bersifat khusus atau teknis. Menurut saya, Sakti Peksos, TKSK dan pendamping sosial, dapat dimasukkan ke dalam kategori PPPK tersebut. Apabila PPPK dapat direalisasikan pada SDM kesos tersebut, maka menurut saya keuntungannya (1) intervensi pekerjaan sosial akan berbasis profesi, (2) kesejahteraan SDM kesos akan lebih baik dibandingkan dengan kondisi saat ini, (3) tujuan program kesejahteraan sosial dapat dicapai secara optimal,  dan (4) capaian kinerja Kementerian Sosial tinggi karena memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengurangan angka kemiskinan dan penanganan masalah sosial lainnya (25/1/2016).

Suradi, Peneliti Utama Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI