Topik yang menarik pada Kompas 18 Januari 2016, yaitu “Napi Terorisme Makin Radikal”. Beberapa pemerhati terorisme dan sosial, mencermati bahwa penjara merupakan akademi yang ampuh bagi napi terorisme. Seorang napi terorisme ketika di dalam penjara bertemu dengan napi-napi lain (bahkan lebih senior dari dia), maka kemungkinan besar mereka akan menimba ilmu dan keterampilan, agar tindakan radikal yang dilakukan makin efektif dalam mencapai tujuan.

Apabila mencermati sikap mental dan perilaku yang ditampilkan oleh kelompok radikal, maka pada mereka tampak mengalami gangguang mental spiritual. Bahkan seorang budayawan, Ridwan Saidi – mengatakan para teroris itu psikopat. Mereka menunjukkan perilaku dengan ekspresi yang datar, tidak ada sedikitpun perasanaan belas kasihan kepada siapa pun, dan bahkan kepada orang tua, famili dan teman dekatnya.  Kelompok radikal ini tidak segan-segan mengancam, menyakiti dan bahkan membunuh.

Kelompok radikal yang lebih dikenal sebagai kelompok teroris, sebagian besar dari kalangan pemuda. Beberapa pihak menyebutkan alasan mendasar dari radikalisme adalah kemiskinan dan ketimpangan. Sebagimana dikemukakan Rizal Ramli (Viva News, 14 Jan 2016), bahwa kemiskinan yang meluas merupakan ladang subur untuk radikalisme. Ketimpangan yang meluas itu juga ladang subur paham radikalisme. 

Apabila dicermati dari perilakunya yang anti sosial, maka dapat dikatakan bahwa kelompok radikal  itu  memiliki mental spiritual yang rapuh. Mereka dengan mudah mengikuti ajakan-ajakan dan propaganda untuk melakukan tindakan teror guna mencapai tujuan.  Di dunia terorisme dikenal dengan istilah “pengantin”, yaitu seseorang yang memperoleh kesempatan untuk masuk surga dan sudah ditunggu 72 bidadari di sana. Sebagai seorang calon “pengantin”, sebelum melakukan “bunuh diri”, mereka melakukan tindakan teror dan kriminal di mana-mana sesuai dengan skenario yang dibuat pimpinan mereka.

Solusi yang selama dilakukan negara adalah menangkap dan memenjarakan para teroris tersebut sebagai pelaku tindak kriminal. Pada kenyataannya, setelah masa hukuman selesai dan kembali ke masyarakat, napi terorisme ini makin radikal. Dikemukakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), bahwa menurutnya banyak contoh betapa lembaga pemasyarakatan bisa membuat orang semakin radikal. Pendapat ini diperkuat oleh Kapolda Metro Jaya, bahwa manajemen LP menjadi salah satu kelemahan penanganan terorisme di Indonesia (Kompas, 18 Jan 2016). Penggabungan semua jenis tindak pidana dalam satu LP, merupakan salah satu penyebab para terpidana terorisme makin radikal setelah menyelesaikan masa hukuman.

 Tidak bisa menyalahkan Lembaga Pemasyarakatan (LP) sepenuhnya. Karena sistem yang berlaku di lembaga peradilan, saat ini masih berdasarkan pada pemahaman yang tidak tepat tetang kelompok radikal. Sampai saat ini, kelompok radikal masih dipahami sebagai pelaku tindak kriminal semata. Akibatnya, hukuman pidana yang dijatuhkan sangat ringan (pelaku bom sarinah adalah mantan napi terorisme yang habis masa dihukumnya selama 2 tahun). Kelompok radikal mestinya dipahami juga sebagai orang yang mengalami gangguan mental spiritul, sehingga memerlukan pemulihan kondisi mental spiritualnya. Oleh karena itu, penjatuhan pidana oleh hakim, perlu informasi tambahan dari saksi ahli kejiwaan (psikolog, psikater, pekerja sosial profesional, rohaniawan). Sehingga, waktu yang diperlukan tidak hanya berdasarkan KUHP, tetapi ditambah dengan rekomendasi ahli. Misalnya, seorang teroris dipidana 2 tahun. Maka masa hukuman ini masih ditambah dengan masa rehabilitasi berdasarkan rekomendasi ahli tadi.

Kemudian, berdasarkan pengalaman selama ini, mencampurkan napi terorisme dengan napi kriminal lainnya dinilai tidak efektif. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya membangun LP yang khusus bagi teroris, di mana LP tersebut sekaligus menjadi pusat rehabilitasi sosial.  Penempatan napi teroris tersebut tidak bercampur. Di mana setiap blok dihuni oleh napi teroris berdasarkan klas (ringan, sedang, berat). Sekali lagi, mereka mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial untuk pemulihan situasi mental spiritualnya. Tentu saja pihak LP tidak bekerja sendiri karena keterbatasan SDM. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas program lintas K/L, mengingat permasalahan yang dihadapi para teroris tersebut bersifat multidimensional (18/1/2016).

Drs. Suradi,M.Si

Peneliti Utama Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI