Kaum migran dari berbagai penjuru tanah air  sudah kembali ke kota-kota dan ibu kota setelah berlebaran dari kampung halamannya. Pemerintah menambah jumlah armada dan frekuensi transportasi darat, laut dan udara, agar kaum migran dapat kembali dengan selamat dan tepat waktu. Kebijakan pemerintah terkait pengaturan transportasi dan arus mudik tersebut diklaim mampu menurunkan angka kecelakaan lalu lintas sebesar 18 persen dibanding tahun lalu.

Upaya pemerintah tidak berhenti pada mengembalikan kaum migran ke kota-kota besar dan ibu kota. Langkah yang segera ditempuh pemerintah kota, yaitu menyiapkan kota-kota bagi kaum migran baru yang datang bersama  kaum migran yang mudik lebaran. Karena dapat dipastikan, kaum migran yang mudik lebaran, akan membawa saudaranya ketika kembali ke kota. Diperkirakan, migran baru yang memasuki DKI Jakarta berjumlah 70 ribu orang.

Banyak teori yang menjelaskan faktor pendorong (push) dan penarik (pull) terjadinya urbanisasi, yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Faktanya, sampai saat ini arus perpindahan penduduk desa ke kota tidak dapat dibendung.  Mereka itu  ‘dijamin’ oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Di dalam UU tersebut disebutkan, bahwa warga negara Indonesia berhak berpindah tempat dan tidak bisa dilarang atau diusir di tempat baru. Hal inilah yang ‘memaksa’ pemerintah kota agar siap menerima kedatangan kaum migran baru.

Kota yang tidak siap menerima kaum migran baru akan menerima risiko bertambahnya permasalahan kesejahteraan sosial. Jumlah orang-orang yang dikenal dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) jalanan akan semakin mingkat, seperti gelandangan, pengemis, pengatur jalan liar, joki tree in one, anak jalanan, pelacur  dan mucikari jalanan. Kemudian akan meningkat pula orang-orang di sektor ekonomi informal perkotaan, seperti pengamen, kuli angkut, kuli bangunan, buruh pasar, pemulung,  tukang becak, pembantu rumah tangga dan sopir angkutan perkotaan. Kaum migran yang memiliki sedikit modal dan keterampilan, mereka memasuki sektor ekonomi informal sebagai pedagang kaki lima, asongan, pengecer koran, tambal ban, urut/refleksi, baby sitter, potong rambut, buruh pabrik, penjaga toko  dan ojek motor. Selanjutnya, kaum migran yang memiliki pendidikan lebih tinggi, akan masuk ke perkantoran pemerintah, swasta dan wiraswasta.

Permasalahan di perkotaan akan semakin kompleks. Sebagian kaum migran menempati tanah negara secara ilegal, seperti di bantaran kali, pinggiran rel kereta api, dan kolong jembatan/jalan layang. Sebagian yang lain menempati gerbong kereta api, pasar, emperan pertokoan, dan atau kawasan permukiman padat dan kumuh. Maka kemudian, wilayah perkotaan dihadapkan pada dua permasalahan besar, yaitu permasalahan manusia (slum sosial) dan permasalahan  kawasan (slum fisik). Dua permasalahan besar tersebut tidak dapat ditangani pemerintah kota sendiri, tetapi harus melibatkan pemerintah kota  di sekitarnya. Pemerintah pusat pun ikut bertanggung jawab untuk mengatasi urbanisasi berlebih ini. Langkah yang perlu ditempuh, yakni melalui pemerataan pembangunan dan membuka kawasan industri baru di semua kota di Indonesia (27 Juli 2015).

Penulis: Suradi,  Peneliti Utama Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia