Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki banyak suku bangsa dengan segala kekhasannya. Kondisi ini dapat sebagai potensi bangsa, sekaligus sebagai tantangan dan bahkan ancaman dalam mewujudkan negeri yang damai. Kemajemukan yang memiliki dua sisi ini perlu diinternalisasikan secara menyeluruh dan berkelanjutan kepada seluruh warga negara dimulai dari anak-anak usia sekolah dasar sampai orang dewasa. Diharapkan dengan internalisasi ini, setiap individu warga bangsa tidak terbuai dengan kemajemukan sebagai potensi, tetapi juga kemajemukan sebagai tantangan bersama.

Mengikuti berita media massa, dapat diperoleh informasi bahwa di negeri ini seringkali terjadi konflik sosial. Konflik sosial dengan kekerasan itu terjadi antar pelajar dan mahasiswa, antar suporter sepak bola, antar warga atau kampung, antar kelompok organisasi massa, antara buruh dengan dunia usaha, antara rakyat dengan pemerintah, antar kelompok agama dan antar petugas (TNI/Polri). Konflik tersebut dilatarbelakangi dengan berbagai alasan, seperti  perilaku tidak suka kepada kelompok lain, terkait harga diri, merebutkan sumber ekonomi, penguasaan lahan dan penertiban.   Terjadinya konflik sosial dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya itu perlu dipetakan dengan baik, dikenali secara akurat penyebabnya, dan risiko yang terjadi atas terjadi konflik sosial.

Kejadian konflik sosial di Tolikara Papua yang melibatkan komunitas intoleransi, telah membuat ‘geger’. Presiden dan wakil presiden, anggota dewan, aparat keamanan, tokoh-tokoh agama dan masyarakat pada umumnya, memberi respon yang berbeda-beda. Pada konflik tersebut dikabarkan melibatkan umat yang berbeda agama. Ada pihak yang tidak percaya, apabila konflik di Tolikara itu dilatarbelangi sentiman agama. Alasannya, selama ini antara warga masyarakat yang berbeda keyakinan dan bahkan beda suku bangsa di Tolikara itu hidup secara damai, toleransi masyarakat Tolikara cukup tinggi. Temuan tim investigasi Kementerian Sosial, bahwa dari bangunan yang terbakar, terdapat bangunan milik warga non muslim. Temuan tim investigasi ini memberikan jawaban, bahwa kalau begitu konflik di Tolikara bukan konflik antar warga yang berbeda agama. Kemudian, beberapa hari  setelah terjadi konflik, di lokasi kejadian ditemukan gambar bendera Israel di dinding rumah warga.

Berdasarkan kejadian Tolikara, kini sumber konflik di negeri ini menjadi bertambah. Selain sumber konflik dari dalam negeri sendiri, juga ada sumber konflik dari luar negeri. Oleh karenanya, perdagangan bebas dan pergaulan antar negara, baik pada tingkat Asean maupun global, perlu diwaspadai karena berpotensi membawa ikutan yang menjadi sumber terjadinya konflik sosial. Oleh karena itu, negara harus cepat merespon persoalan ini melalui kebijakan dan program-program penguatan kedamaian sosial. Sebagai bentuk hadirnya negara untuk mewujudkan negeri yang damai, pemerintah dituntut untuk mengembangkan program penguatan ketahanan sosial masyarakat yang terencana dan berkelanjutan. Kelembagan lokal, baik yang sudah tumbuh secara alamiah maupun karena diinisiasi pemerintah, perlu ditata dan diberdayakan, sehingga keberadaannya mampu menjadi instrumen untuk merenda negeri yang damai (20 Juli 2015).

Penulis: Suradi,  Peneliti Utama Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia