Kasus kekerasan dan penelantaran anak yang dilakukan oleh orang-orang terdekat anak cenderung meningkat dari tahun ke tahun.  Hari anak yang diperingati setiap tahun, belum mampu membangkitkan kesadaran  dan komitmen keluarga dan masyarakat untuk menempatkan anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa.

Ada faktor-faktor yang lebih kuat mendorong orang terdekat melakukan kekerasan dan penelantaran anak, sehingga menafikan hukum dan norma sosial yang berlaku. Kemiskinan dan disorganisasi keluarga, ditengarahi sebagai faktor yang lebih dominan menjadi pendorong terjadinya kasus kekerasan dan penelantaran anak. Ketidakmampuan  orang tua memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga,  memengaruhi situasi psikososial dan harmonisasi dalam keluarga, dan kemudian  mendorong orang tua  berperilaku menyimpang.

Di negari ini pernah terjadi orang tua yang menjual anak, membunuh anak, mengalihkan pengasuhan anak, memperdagangkan anak sebagai pelacur, mempekerjakan anak,  yang semuanya itu dengan alasan kemiskinan.  Dengan demikian, ada hubungan antara kekerasan dan penelantaran anak  dengan kemiskinan. Apabila diprediksikan penduduk miskin di Indnesia mencapai 30,25 juta orang atau sekitar 8 juta keluarga, maka sekitar 8 juta keluarga berpotensi melakukan kekerasan dan penelantaran anak.

       Kementerian Sosial yang mendapatkan amanat untuk melaksanakan UU No 13 Tahun 2012 tentang Penanganan Fakir Miskin dan UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, diharapkan hadir sebagai leading sector terkait dengan upaya mewujudkan negara dan bangsa ramah anak. Untuk itu, desain program penanggulangan kemiskinan perlu diperluas, di mana sasaran program tidak hanya kepala keluarga atau pendekatan kepala keluarga, tetapi ditambah kepada ibu dan anak-anak atau pendekatan keluarga. Kegiatannyapun ditambah, tidak hanya peningkatan pendapatan (melalui UEP atau KUBE), juga kegiatan penguatan ketahanan keluarga pada dimensi sosial dan pemenuhann hak-hak anak. Khusus bagi anak disediakan pelayanan kesehatan, pendidikan,  administrasi kependudukan, rekreasi dan konseling. Untuk mencapa  i efektivitas program, maka perlu ada sinergitas dengan program pada satuan kerja yang lain, seperti family care unit (desa), Puspelkesos (kecamatan) dan Lembaga Konsultasi Keluarga (kabupaten) (23 Juli 2015).

Penulis: Suradi,  Peneliti Utama Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia