Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang tersebar di 23 provinsi di Indonesia belum semuanya memiliki agama yang diakui secara resmi oleh negara. Selama ini negara baru mengakui enam agama yang dianut oleh warga negara Indonesia, yaitu Islam, Hindu, Budha, Katholik, Protestan dan Khonghucu. Sementara itu, di masyakat ada agama-agama lokal seperti Permalin, Sunda Wiwitan dan Kaharingan dan lain-lain yang secara resmi belum diakui oleh negara.  Pada Agama Kaharingan yang pada umumnya dipeluk KAT di Kalimantan, negara pada saat ini memasukkannya ke dalam agama Hindu. Jadi, anak-anak sekolah pemeluk Agama Kaharingan diwajibkan mengikuti mata pelajaran Agama Hindu. Hal ini tentu menimbulkan persoalan, karena tidak sama pada nilai, ritual dan ajaran-ajarannya antara Agama Kahariangan dengan Agama Hindu.

Indentitas warga negara berkenaan dengan agama ini seringkali menjadi kendala bagi warga negara yang bersangkutan untuk memperoleh pelayanan. Itu pula yang terjadi pada KAT yang mendiami pedalaman dan daerah-daerah terpencil. Dimana mereka yang menganut agama lokal tertentu terabaikan oleh negara. Hal ini dikarenakan kebijakan dan program pembangunan nasional mensyaratkan, bahwa penerima manfaat program memiliki bukti administrasi kependudukan (seperti, KTP). KAT yang tidak memiliki KTP tidak terakses dengan program-program kesejahteraan. Kondisi ini memperlihatkan dengan jelas terjadinya ketidakadilan negara terhadap warga negaranya.

Negara seharusnya memahami realita sosial ini. Bahwa masih banyak warga negara Indonesia yang menempati daerah terpencil dan hidup dalam keterbelangan, tidak memiliki bukti-bukti administrasi kependudukan yang sah sebagai warga negara. Padahal, mereka itu sesungguhnya penduduk asli di suatu wilayah tertentu yang sudah hidup turun temurun. Dengan demikian, upaya negara tidak memasukkan agama-agama lokal ke dalam agama resmi, merupakan bentuk ketidakadilan, dan merenggut kebebasan warga negara menganut kepercayaan dan agama yang diyakininya.

Maka ke depan negara wajib untuk melakukan identifikasi terhadap agama-agama lokal yang ada di Indonesia, dan memberikan pengakuan secara resmi atas agama-agama lokal tersebut. Kemudian,  secara resmi pula memasukkan agama lokal tersebut pada dokumen administrasi negara. Melalui langkah ini, maka setiap warga negara akan terlindungi hak-haknya untuk memeluk agama yang diyakininya. Upaya ini pada tataran praktis akan menghilangkan terjadinya konflik sosial yang dipicu oleh  isu agama. Harapan bagi KAT, pengakuan atas agama lokal akan membuka akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, bimbingan keagaamaan, bantuan pangan, infrastrutur dan sebagainya, sehingga secara bertahap mereka akan mengalami perubahan dan sejahtera. ***

Drs. Suradi, M.Si Peneliti Utama Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI