Jajaran Kementerian Sosial menunggu-nunggu Menteri Sosial dalam pemerintahan baru adalah seorang profesional dalam dua hal. Pertama, profesional dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan kedua, profesional dalam pengelolaan organisasi Kementerian Sosial. Dua hal besar tersebut berkaitan dengan peningkatan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada bidang teknis penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan bidang manajerial yang berkenaan dengan penguatan kelembagaan Kementerian Sosial.

Berkaitan dengan pengelolaan organisasi atau manajemen kelembagaan, yang perlu dimantapkan adalah peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM, koordinasi dan sinergitas antar satuan kerja, regulasi, organisasi dan tata kerja (OTK) dengan tugas dan fungsinya, alokasi anggaran, akuntabilitas pelaksanaan kegiatan, dan sinergitas dengan Pemerintah Daerah. Kemudian berkenaan dengan pengelolaan kegiatan teknis penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang perlu diperbaiki adalah penajaman definsi dan kriteria sasaran, penyajian data sasaran (PMKS) yang terpercaya, pelibatan peneliti dalam perumusan regulasi dan program, dan pemanfaatan hasil penelitian untuk penyempurnaan dan pengembangan regulasi dan program. Perlu penguatan keterhubungan (link and match) yang saling menguatkan antara unit kerja kelitbangan dengan unit teknis. Persoalan-persoalan tersebut memerlukan langkah-langkah profesional Mensos, dan tidak dapat dimasuki oleh kepentingan-kepentingan politik. 

Di antara persoalan yang semuanya urgen tersebut, kondisi SDM Kemensos perlu memperoleh perhatian dan prioritas untuk dibenahi. Sangat ironis, karena SDM yang bergelar doktor di bidang pekerjaan/kesejahteraan sosial di Kementeria Sosial  sampai tahun 2014 belum mencapai lima orang. Padahal, SDM dengan keilmuan atau kualifikasi tersebut merupakan SDM inti dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di negara mana pun. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak akan pernah tuntas dengan pendekatan charity atau philantropy, dan mengharuskan menggunakan pendekatan profesional (dengan keilmuan yang khusus). Berkenaan dengan kondisi SDM, maka diperlukan pemahaman dan komitmen, bahwa sesungguhnya pengembangan SDM (melalui pendidikan formal pada jenjang pasca sarjana setingkat S3 bidang pekerjaan/kesejahteraan sosial), merupakan investasi sosial yang besar dan strategis, karena pada akhirnya akan memperkuat eksistensi, kinerja dan keberlanjutan Kementerian Sosial dan pencapaian tujuan pembangunan nasional.***

Penulis: Drs. Suradi, M.Si Peneliti Utama Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI