Oleh: Drs. M.Syawie, MS *

Pendahuluan

Policy Analysis  atau Analisis Kebijakan  merupakan suatu alat baru dalam kotak ilmu-ilmu pengelolaan modern, yang dinamakan policy sciences, ilmu-ilmu kebijakan. Policy sciences ini, dan khususnya policy analysis bangkit dalam akhir tahun 1960-an sebagai suatu reaksi terhadap kemacetan intelektual di sekolah-sekolah Public Administratin di Amerika Serikat. Sekitar tahun 1950-an telah dibentuk berbagai sekolah Public Administration yang baik, tetapi ternya akhirnya sekolah-sekolah  itu ternyata agak terisolasi dari kehidupan dan perkembangan masyarakat Amerika Serikat, dan tidak menunjukkan kegairahan akademis yang sehat. Timbulnya sekolah-sekolah public policy (public policy schools) yang bersifat multidisipliner, dan mencoba memperpadukan beberapa ilmu-ilmu sosial “keras” (hard sciences), seperti mikro analisis di bidang ekonomi, dan soft sciences, seperti ilmu politik dan politik birokrasi ( Asia Di Mata Soedjatmoko, 2010). Dilihat dari sudut materi, ilmu ini merupakan penerus garis perkembangan dari cost benefit analysis yang di Amerika Serikat terutama dikembangkan di bidang pengairan, kemudian operations reesearch termasuk programming-nya, yang dipakai di dalam Perang Dunia II, dan systems analysis yang dikembangkan setelah Perang Dunia II di dalam lingkungan Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan Rand Corporation.

Perkembangan Ilmu-Ilmu Sosial

Pada masa kolonial, ilmu sosial sering mengabdi kepada kepentingan para pemegang kekuasaan kolonial. Fakta ini, belakangan pernah menggejala kembali- meski dalam bentuk yang berbeda- yaitu ilmuwan sosial menyesuaikan keinginan birokrasi atau penguasa. Sikap ini, jelas mengabaikan integritas keilmuannya, sehingga dapat menghambat perkembangan ilmu sosial sendiri.  Perkembangan ilmu-ilmu socsal- kecuali ekonomi, terlebih lagi di Negara berkembang-memeang tidak sepesat ilmu-ilmu alam. Keadaan ini dapat diatasi, salah satunya bila para ilmuwan sosial mampu berpikir kritis independen,apolitis, berpihak pada kebenaran, selain diperlukan  suasana keterbukaan.  Hal ini dimaksudkan agar mereka mampu menganalisis persoalan secara jernih, lugas, menjelaskan dan tidak spekulatif. Bila ini tercapai, maka ilmu social sebenarnya sudah memberikan kontribusi yang maksimal, sebab bukan tugas ilmu-ilmu social untuk mengusulkan jalan keluar, apalagi menyelesaiakn persoalan (dalam Pengantar  Ilmu-Ilmu Sosial  Di Asia tenggara dari Partikularisme ke Universalisme, Nico Schulte Nordholt  & Leontine Visser,  Ed, 1997).

Asia Tenggara merupakan salah satu dari kawasan-kawasan di dunia yang sedang mengalami perubahan paling cepat. Sepanjang 30 tahun terakhir, proses modernisasi secara revolusioner telah direkayasa oleh pengatur negara ( sungguhpun menurut Bre Redana hidup manusia modern adalah perjalanan dari kekecewaan ke kecewaan karena apa yang ingin dijalani dan apa yang bisa dijalani makin lebar jalannya). Rencana pembangunan nasional barngkali merupakan upaya yang paling ambisius menuju perbaikan kesejahteraan materian dan sosial. Khususnya di Asia Tenggara, pembangunan nasional telah merupakan mandat politik, suatu cara untuk memecahkan urusan di gelanggang internasional, di samping sebagai sarana yang lazim untuk transformasi ekonomi dan masyarakat di dalam negara (Robertson , dalam Nico Schulte dan Leotine Visser (1997).

Penutup

Manfaat yang dapat ditarik dari policy analisys untuk suatu negara seperti Indonesia, sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari tingkat perkembangan ilmu-ilmu sosial di negara itu. Pada hakikatnya policy analysis itu baru menjadi suatu alat analisis yang efektif  jika dapat bersandar  kepada suatu kemampuan di bidang ilmu-ilmu sosial yang luas, baik lingkungan universitas-universitas, lingkungan birokrasi pemerintarh maupun lembaga-lembaga riset dan pengembangan yang otonom (Asia Di Mata Soedjatmoko, 2010). Sebaliknya perlu disadari bahwa adanya suatu kemampuan yang mencukupi di bidang ilmu-ilmu sosial pada umumnya, tidak dengan sendirinya mencukupi kebutuhan perkembangan policy analysis. Kita perlu melihat perbedaan antara social sciences  dengan  policy sciences, dan anatara pengertian dicipline research dan policy research.

Dicipline research merupakan riset yang biasanya dilakukan oleh universitas-universiatas dengan maksud menambah perbendaharaan pengetahuan di bidang ilmu-ilmu sosial itu, dan menguji teori-teori yang dapat mengembangkan alat-alat koseptual untuk memberi arah pada penelitian selanjutnya. Policy research merupakan riset yang harus bermuara pada rekomendasi-rekomendasi mengenai kebijakan di bidang sosial. Hasil policy research tertuju pada pemekaiannya oleh pelaku-pelaku politik, baik berupa individu, kelompok, kementerian maupun seluruh bangsa. Riset itu dimaksudkan sebagai bimbingan untuk bertindak. Diharapkan policy analysis itu dapat menelurkan suatu kebijakan sosial yang dipengaruhi oleh hasil-hasil riset itu. Dalam pada itu, supaya dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan umum, hasil-hasil riset itu harus dapat diterima, diresapi dan dipakai oleh pihak-pihak yang akan menjalankan kebijakan itu.

Begitu pula perlu disadari, bahwa policy research selalu menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang akan membawa kerugian bagi pihak-pihak tertentu, dan akan membawa keuntungan bagi pihak lain. Policy research itu tidak hanya harus mengindentifikasi siap dan dengan cara bagaimana pihak-pihak tertentu. Dia juga harus dapat menerangkan perkembangan dan pelaksanaan selanjutnya. Pihak-pihak yang dirugikan atau yang mendapat keuntungan akan memegang peranan dalam proses itu nanti. Oleh karena itu, jelas sekali policy analysis memerlukan alat-alat analisis ilmu-ilmu politik.

 

Daftar Bacaan

Asia Di Mata Soedjatmoko, 2010,  Kata Pengantar Mohtar Mas’oed,  Kompas Media Nusantara, Jakarta

* Penulis:  Peneliti Madya & Koordinator Peneliti Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI Alumni Pascasarjana Sosiologi Universitas Gadjah Mada

Disampaikan pada pertemuan awal koordinator peneliti Puslitbangkesos tanggal 10 Januari 2014